RABU , 14 NOVEMBER 2018

Ratusan Penjual Pulsa Ngadu ke DPRD Sulsel

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Lukman

Senin , 02 April 2018 23:18
Ratusan Penjual Pulsa Ngadu ke DPRD Sulsel

Legislator DPRD Sulsel, Ashabul Kaffi dan Haidar Majid saat menerima aspirasi KNCI Seluruh Indonesia.

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memberlakukan Registrasi Nomor Seluler Prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) didukung penuh oleh Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Seluruh Indonesia.

Namun ada satu hal yang tidak disitujui yakni pembatasan registrasi untuk satu NIK untuk tiga kartu seluler. Dengan adanya pembatas tersebut, KNCI Sulawesi tidak menerima keputusan Kominfo, dengan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Senin (2/4).

Jenderal Lapangan Aksi, Andi Sarifuddin (Ansar Call) mengatakan di hadapan legislator DPRD Sulsel, Ashabul Kaffi dan Haidar Majid jika ada beberapa dampak atas adanya aturan pembatasan satu NIK hanya tiga kartu, baik itu para pedagang maupun masyarakat selaku pengguna kartu seluler.

“Pembatasan satu NIK untuk tiga kartu ini merugikan para industri pasar seluler, dan merugikan pula masyarkat yang lebih suka menggati-ganti kartu,” kata Sarifuddin.

Dirinya juga menyebutkan jika pembatasan ini akan merugikan para outlet atau penjual kartu perdana. Dimana kartu yang disiapkan tidak bisa dijual lagi karena ada pembatasan penggunaan kartu perdana oleh Kominfo. “Tentu saja ini membawa dampak yang merugikan outlet secara langsung dan akan membuat kerugian jangka panjang,” ujarnya.

Dengan ini pihaknya meminta kepada DPRD Sulsel, agar bisa melanjutkan aspirasi para KNCI Sulawesi ke DPR RI. Agar pembatasan registrasi kartu perdana tidak dibatasi. “Kalau registrasi yang abal-abal untuk dihindari saya kira itu bisa diantisipasi. Kan kami melakukan registrasi sesuai data yang kami miliki,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi sangat mengapresiasi adanya penolakan yang dilakukan oleh para penjual kartu perdana di Sulsel. Bahkan dirinya sendiri menolak atas putusan Kominfo tersebut mengingat akan mengurangi pendapatan mereka.

“Ini bukan kebijakan provinsi, namun kami akan lanjutkan ke DPR RI, apalagi saya sudah dapat informasi jika dalam waktu dekat ini DPR RI akan melakukan pemanggilan kepada menteri Kominfo,” kata Kahfi.

Ketua DPW PAN Sulsel ini melanjutkan walau pergerakan ini dilakukan secara serentak di Indonesia, pihaknya juga sebagai waki rakyat yang ada di Sulsel, akan meneruskan aspirasi mereka. “Hari ini kita akan langsung melanjutkan aspirasi ini melalui email,” ungkapnya. (*)


div>