KAMIS , 22 FEBRUARI 2018

Rawan “Bombe-bombe” Kecil

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 27 Februari 2017 09:14
Rawan “Bombe-bombe” Kecil

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pelaksanaan Pemilihan RT/RW Raya (Pilkara) serentak yang digelar Pemerintah Kota Makassar rupanya memantik beragam tanggapan. Ada yang mendukung, banyak pula yang mengkritisi.

Sebanyak 9.104 calon bersaing memperebutkan kursi di 5.956 RW dan RT yang tersebar di wilayah di 998 TPS, Minggu (26/2) kemarin. Dengan rincian 2.085 calon ketua RW dan 7.019 calon ketua RT.

Hanya saja, pemilihan RT/RW yang kali pertama dilakukan di Makassar ini menuai sorotan.

Salah satunya datang dari Presiden Batu Putih Trans Syndicate, Syamsul Bachri. Dirinya bahkan menuntut Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto sebagai orang yang harus bertanggung atas dampak pemilihan RT/RW di kemudian hari.

“Wali Kota Makassar harus bertanggung jawab atas dampak pemilihan RT /RW, dikemudian hari,” tegas pria yang akrab disapa Deng Ancu ini saat dikonfirmasi via WA, Minggu (26/2).

Dalam penjelasannya, Deng Ancu menilai jika proses pemilihan RT/RW akan berpotensi merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang paling bawah. RT/RW merupakan tatanan yang paling kuat, proses tersebut bisa saja menimbulkan persaingan antar warga. Sementara hidup bertetangga yang penuh harmonis wajib dirawat.

[NEXT-RASUL]

“Disinilah kelihatan kalau DP (Danny Pomanto) gagal paham terhadap makna ‘Sombere’ yang sesungguhnya. Karena kekuatan sombere itu ada pada interaksi antara warga di lapisan bawah. Yaitu di lingkungan kerukunan tetangga dan kerukunan warga,” bebernya.

Menurutnya, Danny jangan melihat semua sendi kemasyarakatan harus dilakukan secara demokrasi tanpa melihat nilai-nilai yang lahir dan tumbuh di masyarakat. Selain itu, kata Deng Ancu, sesungguhnya tidak ada urgensi yang melekat pada RT/RW.

“Rasa rukun antara warga itu tidak boleh terusik dengan kegiatan politik, yang sarat dengan muatan politik praktis. Untuk apa dilakukan pemilihan? Toh, tidak ada kewenangan yang melekat pada RT/RW yang diatur oleh undang-undang,” jelas Deng Ancu.

Namun, dirinya juga berharap mudah-mudahan dampak perpecahan dari pemilihan RT\RW seperti yang dikhawatirkannya tersebut tidak terjadi. Akan tetapi jika di kemudian hari terjadi kerusakan tatanan kemasyarakatan di tingkat warga dan tetangga, maka dirinya menuding Danny lah orang yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

“Yang jelas, DP sebagai Wali Kota Makassar tidak boleh mengusik ketenangan warga dengan kebijakan baru yang sarat kepentingan dan berpotensi mengarah ke konflik horisontal,” bebernya.

Deng Ancu juga menyampaikan bahwa proses demokrasi tetap harus dijunjung tinggi dan harus dirawat dengan nilai-nilai budaya ‘siri na pacce’ yang lahir dari hati nurani warga. Sebab, hal itulah merupakan benteng terakhir yang masih dipertahankan oleh warga Kota Makassar yang ada di tingkat RT/RW.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Makassar, Supratman mengatakan, persoalan adanya permusuhan antar warga usai digelar pemilihan Ketua RT/RW sudah tentu akanĀ  terjadi. Namun, kata dia, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan lantaran, dalam kehidupan bertetangga masyarakat tentu sudah sangat paham arti kebersamaan dan kekeluargaan.

[NEXT-RASUL]

“Kalau bombe-bombe kecil pasti ada, ini juga sama halnya dengan perlombaan pasti ada kalah dan ada yang menang. Saya rasa masyarakat tidak akan sampai ada perselisihan, karena kita tahu bersama, masyarakat Makassar sangat mengetahui arti dari sipakatau, sipakale’bi, dan sipakainge,” ungkap Supra.

Legislator NasDem ini menuturkan, proses demokrasi terendah yang kali pertama digelar di masyarakat akan menjadi ajang demokrasi yang disambut sukacita oleh masyarakat. Jadi, masyarakat tentu sudah paham dan mengerti arti dari pesta demokrasi yang sesungguhnya.

“Dan saya rasa masyarakat sangat menikmati proses demokrasi ini. Jadi kalau persoalan ada indikasi kecemburuan InsyaAllah itu akan minimlah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supra yang memberikan suaranya di RW 1 Kelurahan Antang, menyebutkan hingga selesainya pemilihan, keadaan dan kondisi masih aman dan jauh dari kata adanya indikasi saling tidak menyukai.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir mengaku khawatir terjadi perselisihan antar warga usai pemilihan Ketua RT/RW serentak ini. Pasalnya, kata dia, ada beberapa lokasi pemilihan yang rawan terjadi konflik antar warga.

“Itu juga yang menjadi ke khawatiran saya. Tadi (kemarin) saya keliling ke beberapa TPS, memang ada beberapa yang potensi konfliknya cukup rawan. Ya semoga saja hubungan antar tetangga tetap rukun pasca pemilihan ini,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Basdir menegaskan, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan usai pemilihan Ketua RT/RW ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus bertanggung jawab. Lanjutnya, ia tidak ingin hubungan bertetangga warga selama ini rusak hanya karena keinginan menciptakan sistem demokrasi baru untuk masyarakat.

“Kita tidak mau keharmonisan selama ini retak hanya karena bersaing di pemilihan RTRW. Kalau itu terjadi kita semua rugi. Pemkot harus bertanggung jawab untuk mengantisipasi kemungkinan itu,” tegasnya.

Khusus di Kelurahan Bontoala Parang, pemilihan RT/RW diprotes oleh warga setempat karena dinilai pihak kelurahan tidak siap untuk menyelenggarakan karena kotak pencoblosan yang terpisah-pisah.

Salah satu warga yang protes, Abras, mengatakan, pihak kelurahan tidak serius menjalani pemilihan ini karena kotak tempat mencoblos berpisah-pisah meja satu dengan meja lainnya.

“Itu salah satu tanda tidak siapnya untuk menyelenggarakan pemilihan ini, masa kotak tempat mencoblos RW 1 sampai RW 3 sejajar, sedangkan RW 4 di meja lain,” ungkapnya.

Olehnya itu, dia meminta kepada pihak kelurahan untuk kotak suara tersebut disatukan ke meja yang lainnya.

[NEXT-RASUL]

Menanggapi hal tersebut, Lurah Bontoala Parang, Nasrun, menampik hal tersebut karena pihaknya telah melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Hanya saja akibat berpisahnya tempat pencoblosan itu hanya karena masalah teknis saja.

“Itu karena tidak cukup tempat, takutnya terlalu berdempetan denganĀ  kotak lainnya, jadi ada sekat-sekat kalau kita kasih jauh-jauh. Kita sudah lama dalam persiapkan pemilihan ini,” kilahnya.

Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan menilai jika pemilihan ini dipandang sebagai demokrasi maka persepsi sangat keliru karena akan berdampak pada kondisi tatanan sosial masyarakat sekitar.

“Boleh publik menilai hal baru, tapi efek sangat besar bagi masyarakat nanti jika ada yang sudah lama menjabat tiba-tiba tidak terpilih,” ujarnya.

Menurutnya, RT/RW dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan yang tujuannya menampung dan mengakomodasi masyarakat di lingkungan sekitar.

Dijelaskan, dalam peraturan Menteri ini disebutkan, RW adalah bagian dari kerja lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.

“Sementara RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah,” tuturnya. (D)


div>