SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Rawan Konflik, DPRD Parepare Minta Hak dan Kewajiban Penerima Prona Disosialisasikan

Reporter:

Editor:

Niar

Rabu , 15 Maret 2017 14:58
Rawan Konflik,  DPRD Parepare Minta Hak dan Kewajiban Penerima Prona Disosialisasikan

Foto : S Parman Agoes Mante, Anggota DPRD Kota Parepare

PAREPARE, RAKYATSULSEL. COM-Kegiatan mediasi yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Parepare atas keluhan warga Kampung Mandar terkait pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada proyek operasi nasional agraria (prona), Rabu, (15/3) menjadi sebuah pelajaran, jika sangat penting mensosialisasikan hak dan kewajiban bagi setiap penerima prona.

Pasalnya, selama ini warga menilai prona tersebut gratis dan tidak dipungut biaya apapun, namun ternyata prona tersebut juga punya aturan yang harus diketahui masyarakat luas.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Parman Agoes Mante kurangnya sosialisasi tentang BPHTB pada penerima prona menjadi alasan sehingga warga mengeluhkan biaya penerbitan sertifikat prona tersebut.

“Persoalan misskomunikasiji ini karena kurang sosialisasi. Warga mengira prona itu gratis, memang gratis tapi ada ketentuannya kapan gratis dan mana yang dikenakan biaya,” beber politisi PKS ini.
[NEXT-RASUL]

Legislator termuda pada periode ini menerangkan, jika harga tanah yang ditaksir di bawah Rp 60 juta tidak dikenakan biaya BPHTB, sementara di atas Rp 60 juta dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau tanah milik warga yang kita mediasi ini harga tanahnya ditaksir Rp 75 juta sehingga ada biayanya 200ribuan dan Alhamdulillah setelah tadi kita berikan penjelasan, akhirnya warga tersebut sudah mengerti,” ujarnya.

Parman mengharapkan, agar kejadian tersebut tidak terulang, pihaknya meminta kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prona.

“Kita berharap sosialisasi gencar dilakukan supaya tidak ada lagi misskomunikasi seperti ini,” tandasnya.

Dalam mediasi tersebut juga dihadiri Ketua RW, Camat Bacukiki Barat, dan Badan Keuangan Daerah. (nia)


Tag
div>