SENIN , 23 JULI 2018

Realisasi APBN 2015 hanya 88,36 persen

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 14 Januari 2016 17:20

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Sulawesi Selatan selalu disalahkan atas rendahnya efektivitas kebijakan fiskal pemerintah, karena dinilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Terutama angka kemiskinan, pengangguran, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingginya gini ratio.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo, pada acara Forum Group Discussion (FGD) Hari Bakti Perbendaharaan, di Gedung Keuangan Negara II, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (14/1).

Pihaknya mengakui, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2015 mencapai Rp 19,4 triliun atau 88,36 persen dari total Rp 22 triliun. Artinya masih ada dana yang tidak terserap sebesar Rp 2,6 triliun.

Alfiker menilai, tidak efektif realisasi tersebut disebabkan salah satunya karena realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir waktu, membuat hilangnya momentum pertumbuhan ekonomi. Kemudian, rendahnya penyerapan dalam pembangunan infrastruktur. “Semestinya, pembangunan bandara yang ada di Makale itu dipercepat, belum lagi adanya blokir dana anggaran di 2015,” katanya saat memberikan pemaparan.

Dana Blokir 2015 terbagi menjadi dua yaitu belanja modal sebesar Rp 160,31 miliar dan belanja barang senilai Rp 11,87 miliar. Ia juga menerangkan bahwa belanja cenderung hanya untuk menghabiskan anggaran.

Tak hanya itu, menurutnya, sistem pengendalian selama ini dianggap tidak efektif. Akibat pengendalian yang rendah terhadap aset dan kas, ketidakefektifan penggunaan aset, pembengkakan utang dan risiko yang tidak terdeteksi dalam akuntansi, tidak adanya hubungan antara analisis ekonomi dengan output organisasi, dan beban penyusutan yang tidak diperhitungkan.

“Olehnya itu, perlu adanya pengembangan sistem pelaporan yang berperab sebagai sistem pengendalian yang efektif. Saatnya beralih pada sistem akuntansi berbasis akrual,” tegasnya.

Pihaknya juga mencoba menciptakan solusi melalui berbagai inovasi seperti otomasi administrasi penerimaan negara dengan implementasi Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor dalam melakukan pembayaran kepada negara.


Tag
  • APBN
  •  
    div>