SELASA , 16 OKTOBER 2018

Realisasi Dana Desa Capai Rp1,192 Triliun

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 18 Juli 2018 16:00
Realisasi Dana Desa Capai Rp1,192 Triliun

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Terhitung sejak 9 Juli 2018 nilai realisasi pencairan dana desa ke Rekening Umum Daerah mencapai 60 persen atau sebesar Rp1,195 triliun. Sementara, nilai penyaluran Rekening Umum Daerah ke Rekening Kas Desa hanya mencapai 36,62 persen atau sebesar Rp729 milliar lebih. Serta penggunaan dana desa pada empat bidang sudah mencapai 31,93 persen atau sebesar Rp232 miliar lebih.

Capaian ini dirilis pada rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa Semester I, dan Workshop Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2018 di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) II Jl Urip Sumoharjo, Selasa (17/7) kemarin.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tana Ranggina, yang hadir sebagian pembicara utama mengatakan terdapat lima hal yang menjadi pertimbangan daerah.

Lima hal tersebut diantaranya, jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat, regulasi/juknis pelaksanaan DAK yang dikeluarkan pemerintah pusat/kementerian teknis seringkali terlambat, sehingga tidak sesuai dengan jadwal perencanaan di daerah dan berdampak terhadap pelaksanaan DAK di daerah, terdapat beberapa daerah yang mendapatkan alokasi DAK tidak sesuai dengan kebutuhan
daerah, kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pemantauan dan evaluasi DAK sehingga rawan terjadinya penyimpangan, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan dari kabupaten ke provinsi yang berakibat penyampaian laporan secara umum ke pusat juga terlambat.

“Dari permasalahan yang telah saya utarakan di atas, maka kita berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan DAK kepada daerah sebagai bagian dari struktur APBD yang terintegrasi secara utuh,” katanya.

Tautoto mengakui, total pagu dana desa di tahun 2018 Pemprov Sulsel sebesar Rp1,992 trilliun untuk 2.255 desa di Sulsel.

“Acara hari ini memiliki makna sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan ke depan, baik dalam perspektif pembangunan daerah Sulsel maupun perspektif pembangunan nasional,” jelasnya.

Diketahui DAK Fisik dan dana desa merupakan salah satu anggaran pembangunan pemerintah pusat di daerah, yang mana salah satu cakupannya adalah untuk membangun dan meningkatkan sarana dan infrastruktur di daerah.

Terkait dengan progres penyaluran DAK tahap pertama semester I ini, terdiri dari 11 bidang DAK yang ada di Pemprov Sulsel. Terdapat enam bidang DAK yang telah rampung untuk proses selanjutnya, yakni DAK I Bidang SMA, SMK, jalan, Kesehatan Rumah Sakit Rujukan, energi skala kecil, dan irigasi.

“Artinya daerah dipersilahkan untuk membuat program dan kegiatan pemeritah pusat sepanjang itu sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan nasional maka hal tersebut akan dibantu dalam pendanaannya,” sebut Tautoto.

Namun hal tersebut sangat disayangkan ketika menyusuri satu per satu pasal tentang mekanisme pengelolaan DAK, maka kondisinya menjadi berbalik, karena sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pengelolaannya.

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional, artinya pemerintah pusat yang akan menentukan alokasi DAK dan besarannya beserta menu DAK sesuai dengan usulan daerah yang lebih lanjut kementerian teknis dan dengan kriteria yang ditetapkan.

Dengan demikian mekanisme perencanaan DAK juga menjadi kewenangan pemerintah pusat termasuk evaluasi serta pengendaliannya, dan daerah

penerima DAK hanya berperan sebagai eksekutor tanpa memiliki kebijakan apapun dalam pengelolaan dana DAK.

Disamping itu, penyaluran dana DAK banyak menimbulkan permasalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi pelaporannya.

Definisi DAK yang menjelaskan tentang perlunya prioritas nasional untuk dilaksanakan di daerah sudah semestinya diartikan lebih jauh pada tataran kebijakan dalam perencanaan makro, tidak menyasar pada per program atau kegiatan yang justru sangat bertolak belakang dengan keinginan dan kebutuhan daerah.

Tautoto menyampaikan yang perlu dilakukan pusat adalah pengawasan secara ketat terhadap mekanisme perencana pembangunan daerah agar seiring sejalan dengan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional.

DAK memiliki potensi untuk menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang strategis, terlepas dari berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. DAK terbukti menjadi salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan untuk penyediaan infrastruktur publik di daerah.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan DAK ini perlu diketahui bersama pola kerja, bagaimana proses, apa sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai, serta apa jaminan kepastian dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat diperlukan agar kegiatan yang dilakukan terukur, kemudian didukung data yang akurat. Dan ditunjang sistem informasi yang terpadu, sehingga manfaat dan dampaknya dapat langsung dilihat dan dirasakan masyarakat.

Rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk mengakselerasi pembangunan daerah, peningkatan koordinasi dan keterpaduan yang utuh antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinkronisasi dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di daerah.

Pemikiran tersebut tentu akan membawa ke dalam tahap selanjutnya untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dan sementara kita laksanakan, dengan harapan pada tahap evaluasi ini dapat menyediakan data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penentuan alokasi DAK berikutnya yang tentunya tetap berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan.

“Kata kunci dari semua prioritas yang akan kita laksanakan, terletak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis,” ujarnya. (*)


div>