SELASA , 22 MEI 2018

Realisasi Perekaman e-KTP Tiga Daerah Masih Rendah

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 05 Mei 2018 12:35
Realisasi Perekaman e-KTP Tiga Daerah Masih Rendah

Ilustrasi kasus e-KTP (Dok. JawaPos.com)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Juni mendatang, sejumlah daerah di Sulsel memiliki persentase terendah dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dukcapildalduk-KB) Sulsel mencatat ada tiga kabupaten/kota yang persentase perekaman e-KTP-nya masih rendah. Tida kabupaten/kota tersebut yakni, Enrekang, Makassar, dan Jeneponto.

Persentase perekaman tiga daerah tersebut hingga saat ini berada dibawah angka 80 persen. Jauh beda dengan daerah lain yang mencapai hingga 99 persen. Di Kabupaten Enrekang perekaman e-KTP baru mencapai 72,86 persen, Makassar 75,90 persen, dan Jeneponto 74,84 persen.

Sementara itu, tiga kabupaten tertinggi perekaman e-KTP yakni Kabupaten Sinjai dengan persentase perekaman e-KTP 99,45 persen, Kabupaten Sidrap 99,33 pesen, dan Kabupaten Soppeng 99,10 persen.

“Itu tiga daerah dengan perekaman eKTP-nya tertinggi dan tiga daerah yang perekaman e-KTP masih rendah,” ujar Kepala Disdukcapildalduk-KB Sukarniaty Kondolele saat Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Serentak Sulawesi Selatan, Jumat (4/5) di Hotel Karebosi Condotel Makassar.

Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menjelaskan, bagi daerah dengan perekaman e-KTP cukup bagus, perlu diapresiasi. “Kalau ada yang begini, bagus diajak jalan-jalan ke luar negeri,” jelas Soni.

Sementara bagi daerah dengan perekaman e-KTP masih lambat, dia meminta Kadis Disdukcapil beserta tim harus lebih intensif lagi turun ke lapangan.

“Segera selesaikan kendalanya. Ini bikin sedih kita. Tidak bisa pasif pada pelayanan KTP elektronik jelang Pilkada. Harus jemput bola. Harus ada terobosan dilakukan. Untuk daerah yang perekamannya masih rendah, Disdukcapil provinsi harus turun ke bawah melakukan akselerasi percepatan, ” ungkap Soni.

Dia menekankan, jika ada persoalan yang ditemukan, Disdukcapil Provinsi Sulsel harus sigap turun ke lapangan. Jangan duduk di belakang meja saja. Harus jemput bola, dialog dengan dinas kabupaten/kota. (*)


div>