JUMAT , 25 MEI 2018

Realisasi Retribusi Izin Minuman Beralkohol Rp805 Juta

Reporter:

Armansyah

Editor:

Lukman

Selasa , 12 Desember 2017 09:00
Realisasi Retribusi Izin Minuman Beralkohol Rp805 Juta

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar berhasil meningkatkan realisasi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar hingga triwulan keempat tahun 2017 mencapai Rp805 juta.

Kepala Bidang Pelayanan Belakang Non Teknis DPM-PTSP Kota Makassar, Andi Engka, mengatakan, pihaknya mencapai target realisasi dari retribusi tempat minuman alkohol dimana pihaknya mengklaim terjadi over target.

“Izin minol (minuman beralkohol) kita sudah mencapai target retribusi mencapai 109 persen dari Rp739 juta,” katanya.

Engka mengatakan, dari capaian target yang terealisasi setidaknya retribusi izin tempat usaha minum beralkohol terjadi surplus sekira Rp65 juta.

“Salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang perizinan dengan menarik retribusi untuk setiap pengurusan izin usaha,” ujarnya.

Tahun 2017 ini, Dinas PTSP menargetkan PAD sebesar Rp53 miliar dari penarikan empat retribusi, yaitu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin trayek, izin minuman beralkohol, dan izin gangguan (Ho).

“Tahun 2018 target retribusi meningkat menjadi Rp75 miliar dari Rp53 miliar,” ucapnya
Engka bahkan menyebut, untuk tahun depan, penarikan retribusi untuk izin gangguan (Ho) dicabut. Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan kehilangan pendapatan sebesar Rp5,5 miliar per tahun.

Sementara, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan, untuk merealisasikan capaian target tahun mendatang, DPM-PTSP mengupayakan kemudahan pengurusan perizinan dan memperbaiki infrastruktur pelayanan yang ada di DPM-PTSP. Salah satu pelayanan yang ada adalah pelayanan melalui sistem online yang mulai diterapkan secara efektif 2018 mendatang.

“Kita sementara persiapan memaksimalkan pelayanan di DPM-PTSP, terutama di penerapan aplikasi online perizinan, efektif nanti tahun depan,” ujarnya.

Bukti menjelaskan, meski telah memasuki Desember, realisasi retribusi untuk perizinan belum 100 persen. Hal itu dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah maraknya calo yang menaikkan harga retribusi dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Terbukti hingga triwulan ketiga, retribusi IMB baru mencapai Rp24,3 miliar dari target Rp47,5 miliar. Akibatnya, pada izin IMB pemerintah mengalami defisit sekira Rp11,2 miliar padahal IMB merupakan izin yang dilayani DPM-PTSP selama 2017 yang mencapai 3,693 per Agustus.

“Belum terealisasi semua masih tersisa Rp5 miliar, tapi tahun depan kita berharap sudah bisa terealisasi,” ucapnya. (*)


div>