RABU , 23 MEI 2018

Regulasi Pelaporan Dana Kampanye Kurang ‘Safety’

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Maret 2018 12:45
Regulasi Pelaporan Dana Kampanye Kurang ‘Safety’

Ilustrasi, Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel sudah dimulai sejak 15 Februari dan berlangsung hingga 23 Juni mendatang. Selama lima bulan melakukan kampanye, paslon bersama tim pemenangan diperbolehkan menggelontorkan rupiah, baik melalui dana pribadi ataupun sumbangan partai, dan pihak lain.

Namun ada regulasi yang mengatur besaran dana kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait pelaporan dana kampanye, sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2018.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto menuturkan, regulasi pelaporan dana kampanye yang telah diatur oleh PKPU masih memiliki kekurangan. Sehingga, perlu memang pengawasan-pengawasan yang lebih baik lagi.

“Saya kira memang masih ada kekurangan di regulasi soal pelaporan dana kampanye. Memang sudah di atur sumber-sumbernya, besarannya dan mekanisme pelaporannya. Bahwa ada proses audit eksternal, itu memang terjadi tetapi yang di audit adalah penggunaan dana kampanye yang terlaporkan,” kata Luhur.

Luhur menjelaskan, pendanaan kampanye oleh kandidat lebih banyak diperoleh dari bantuan di luar sumbangan resmi. Hal ini tentu bisa terjadi karena adanya kesepakata-kesepakatan antara kandidat dan pemberi sumbangan.

“Tetapi dalam praktek penggunaan dana kampanye terbesar justru di luar dari sumbangan resmi yang di laporkan. Penggunaan dana kampanye banyak bersumber dari sponsor atau bantuan yang bersifat ijon proyek,” jelasnya.

Dengan situasi tersebut bisa menjadi awal bagi para kandidat apabila terpilih nantinya, memimpin dengan mencari keuntungan pribadi semata. Dan malah apa yang menjadi hak-hak masyarakat harus terenggut.

“Dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel bisa menjadi pintu masuk untuk lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang korup,” papar Luhur. (*)


div>