RABU , 21 NOVEMBER 2018

Reklamasi Teluk Jakarta Disetop, Nasib CPI Makassar?

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 19 April 2016 20:48
Reklamasi Teluk Jakarta Disetop, Nasib CPI Makassar?

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. foto: mdfajar/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Akhirnya, reklamasi Teluk Jakarta dinyatakan harus berhenti sementara. Keputusan penghentian sementara proyek triliunan itu, diambil setelah pemerintah pusat menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kantor Kemenko Kemaritiman.

Dilansir Indopos (Jawa Pos Group), rapat itu dihadiri Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti mewakili Menteri Susi Pujiastuti, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kami meminta untuk sementara menghentikan, moratorium, proyek reklamasi sampai disusun aturan hukum yang jelas. Nanti dibentuk komite gabungan supaya bisa diselesaikan secepatnya,” kata Rizal Ramli, Menko Kemaritiman.

Di Makassar, reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) pun saat ini menjadi polemik. Dimana, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah menggugat Pemprov Sulsel ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, secara hukum administrasi ditemukan banyak kesalahan dalam reklamasi ini.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, tetap menyerahkan polemik ini sepenuhnya kepada peradilan. “Walhi sudah peradilankan saya. Kita tunggulah hasil peradilan. Silakan saja kalau peradilan katakan ini salah dan harus dihentikan, yah berhenti. Tidak ada beban saya di situ. Walhi juga kan anak-anak saya. Mungkin dengan cara itu dia mau melindungi saya,” kata Syahrul.

“Biarkan peradilan yang melakukan itu, saya pasrah. Saya tidak ikut campur. Kalau itu salah, yah sudahlah. Kita harus tanggung jawab,” imbuhnya.

Menurutnya, CPI itu untuk rakyat. “Mana ada pemerintah yang buatkan tanah seluas 50 hektar, tidak ada, cuma Sulawesi Selatan, siapa yang buatkanki Pantai Losari 5 km lagi? Reklamasi itu atas nama mitigasi, bukan atas nama bisnis,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel, Andi Bakri Haruni, mengungkapkan, pihaknya terus mengikuti perkembangan gugatan yang ada. “Kita bisa menjawabnya dengan tepat. Semua dokumen terkait pembuktian-pembuktian sudah disiapkan,” ungkapnya.

Adapun yang dipermasalahkan sebelumnya, kata dia, dokumen Amdal, persoalan kewenangan Gubernur, dan publikasi reklamasi. “Termasuk bukti foto, berita di portal, surat kabar, akan kita perlihatkan bahwa reklmasi ini sudah diumumkan jauh hari,” tuturnya. (***)


div>