SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Resmi Dilantik, Bawaslu Maros Harap Jadi Percontohan Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Reporter:

Ikbal

Editor:

Lukman

Kamis , 16 Agustus 2018 14:18
Resmi Dilantik, Bawaslu Maros Harap Jadi Percontohan Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros.

MAROS, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros masa kerja 2018-2023 dilantik secara resmi bersama 1.941 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/08/2018).

Perubahan status kelembagaan, dari Panwas yang sifatnya Ad Hoc menjadi Bawaslu yang permanen. Hal itu berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usai disumpah, Bawaslu Kabupaten Maros langsung mengadakan Rapat Pleno yang pertama, guna membentuk struktur kerja. Dalam rapat ini pula diputuskan sebagai Ketua, Sufirman S.Ip sekaligus sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi. Amiruddin Sebagai Koordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Serta Muh. Gazali sebagai koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga.

Meskipun terdapat pembagian kerja, namun dalam pola pengambilan keputusan di Bawaslu secara kelembagaan, tetapi pada prinsip kolektif kolegial.

Sufirman yang baru saja dinyatakan sebagai ketua, berharap ke depannya anggota Bawaslu Kabupaten Maros dapat memerkuat pengembangan pengawasan partisipatif dengan berbagai inovasi baru.

Hal ini menjadi titik fokus, karena selain sebagai upaya menerjemahkan program pengawasan partisipatif Bawaslu RI, juga sebagai upaya mengedepankan langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu melalui pelibatan masyarakat secara massif, terukur, sistematis dan berkesinambungan dan sekaligus sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam berdemokrasi.

“Harapan ke depan, kami dapat bersinergi lebih erat guna memerkuat pengembangan pengawasan partisipatif dengan berbagai jenis inovasi dan menjadikan Maros sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan partisipatif,” tutur Firman. (*)


div>