SENIN , 22 OKTOBER 2018

Respon Kritikan Dewan, Ketua IDI Sulsel Minta Dokter Ingat Sumpa Kode Etik

Reporter:

Editor:

Iskanto

Minggu , 14 Oktober 2018 08:05
Respon Kritikan Dewan, Ketua IDI Sulsel Minta Dokter Ingat Sumpa Kode Etik

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, Muhammad Ichsan M,

MAKAKSSAR, RAKYATSULSEL.COM – Keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan hampir terjadi di berbagai Rumah Sakit (RS).

Khusus di Sulsel, keluhan ini terjadi akibat penanganan dokter yang lambat disebabkan ahli medis sering “bermain dua kaki” di RS Pemerintah juga RS swasta. Bahkan tidak sedikit pasien diterlantarkan menunggu antrean berhaari-hari, bolak-balik RS.

Bahkan pihak Komisi E DPRD Sulsel, mengeritik sejumlah oknum dokter PNS yang bekerja di rumah sakit milik Pemprov Sulsel, namun juga banyak yang bekerja di rumah sakit swasta.

Merespon kritikan DPRD Sulsel, pihak pengurus Ikatan dokter Indonesia (IDI) Sulsel angkat bicara. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, Muhammad Ichsan M, mengatakan besar harapan agar dokter harua jalankan tugas sesuai sumpah dan kode etik yang berlaku.

“dokter harua tetap berpegang pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Sabtu (13/10/2018).

Menurut dia, sudah benar apa yabg disampaikan oleh para wakil rakyat di DPRD. Lebih lanjut dijelaskan, seorang dokter perlu jalankan tugas sesuai SK yang berlaku.

“Sudah benar dinda bhw dokter PNS harus fokus pada RS Pemerintah dimana mereka bekerja,” katanya.

Kendati demikian, ditambahkan. Perlu dipahami dan diketaui bahwa regulasi telah mengatur bahwa seorang dokter punya hak unruk praktik di tiga tempat praktik.

Namun, khusus dokter PNS tetap mereka memprioritaskan RS Pemerintah sebagai tempat utamanya.

“Dokter dapat bekerja diluar sepanjang prinsip patient safety tetap terjaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, M Rajab mengeritik sejumlah oknum dokter PNS yang bekerja di dua rumah sakit.

Padahal kata Rajab, dokter PNS tersebut semestinya fokus bekerja di rumah sakit milik Pemprov Sulsel. Karena hal tersebut terkait pelayanan kesehatan yang harus maksimal.

“Saya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat dan pasien bahwa beberapa oknum dokter PNS seringkali meninggalkan Rumah Sakit pemerintah untuk memberikan pelayanan di tempat lain. Dokter seperti ini harus disiplinkan agar lebih fokus bekerja di RS milik Pemprop,” kata Rajab. (*)


Tag
div>