MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Revisi UU KPK Bisa Buat Koruptor Happy

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 20 Februari 2016 12:00
Revisi UU KPK Bisa Buat Koruptor Happy

int

PENULIS: SOFYAN – FAKHRULLAH
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memasuki babak baru. Itu setelah pemerintah dan DPR menyetujui untuk mejadikan pembahasan revisi tersebut sebagai prioritas tahun ini.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto  Kristiyanto mengatakan revisi undang-undang KPK yang dicanangkan oleh fraksi PDIP dan fraksi lain di DPR bersama dengan pemerintah bukan tentang pelemahan atau penguatan KPK. Namun, tentang pengawasan terhadap KPK sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia.

“Revisi yang diajukan oleh DPR dan pemerintah tidak bermaksud untuk melemahkan KPK atau sebaliknya, namun semata-mata untuk saling memperingatkan dan saling mengawasi antar lembaga hukum,” kata Hasto di acara Rakerda PDIP Sulsel, Jumat (19/2).

Ia menambahkan, KPK memiliki tanggung jawab untuk mendorong dalam kebijakan hukum politik pada Presiden agar alat-alat dan lembaga-lembaga negara juga mampu mengedepankan sistem dan budaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, adapun sebuah institusi atau lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sangat besar sangat perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

“PDIP dalam hal ini Fraksi yang ada di DPR, sangat menginginkan adanya kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi. Kita (PDIP, red) tidak ingin adanya rivalitas tapi kita sangat menginginkan sinergitas dalan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Hasto memberikan contoh, ketika Presiden Joko Widodo melakukan konsultasi kepada KPK untuk menentukan calon menteri, ia menuding, hasil yang dikeluarkan KPK pada saat itu dengan memberi stabilo warna merah pada beberapa nama calon menteri dikerjakan personal bukan merupakan hasil kerja sistemik.

[NEXT-RASUL]

“Pemberian stabilo merah pada beberapa calon menteri yang diajukan oleh Presiden kala itu bukan merupakan hasil kerja sistemik tapi kerja orang per orang,” ungkapnya.

Sementara Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (Lakri) Kota Makassar, Herman Syam mengatakan menolak keras revisi undang KPK. Menurutnya, revisi yang dilakukan oleh DPR nantinya hanya akan melemahkan KPK.
Bahkan, dirinya mengaku akan turun ke jalan untuk menyuarakan menolak revisi undang-undang KPK. “Ini tidak boleh dibiarkan, kami akan turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa ketika undang-undang KPK tetap akan di revisi,” tegasnya.

Penolakan terhadap revisi UU KPK juga disuarakan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah. Menurut dia, upaya untuk merevisi UU KPK akan sangat menguntungkan bagi para calon koruptor.

“KPK selalu ingin di revisi semenjak tahun 2011 lalu hingga saat ini dan paling menarik revisi ini muncul ketika ada pejabat publik yang tertangkap tangan oleh KPK,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika sesungguhnya revisi undang-undang KPK yang seharusnya dimotori dari aktor yang selama ini memperjuangkan anti Korupsi. Namun hal ini justru bermunculan dari orang-orang ketakutan. “Revisi undang-undang KPK, seharusnya lahir dari orang-orang yang peduli kepadanya (KPK) namun ide revisi KPK muncul dari orang-orang yang banyak disorot korup,” jelasnya.

Syam mengatakan, pada draf revisi UUD KPK terdapat 20 yang akan direvisi diantaranya penyadapan, pengawasan serta Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). “Apa lagi yang mau diandalakan kalau seperti ini, tidak ada lagi,” katanya.

[NEXT-RASUL]

Menurutnya, jika penyadapan tidak ada lagi, maka barang bukti para koruptor sangat berkurang. “Kita ingat seperti kasus Bank Century dan Anas Urbanigrum yang tidak tertangkap tangan, namun KPK memiliki barang bukti penyadapan sehingga dapat dijerat, namun ketika ini tidak ada lagi apa yang harus diandalan oleh KPK?,” ungkapnya. (E)


div>