SENIN , 17 DESEMBER 2018

Revisi UU MD3 Rawan Jerat Jurnalis

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Rabu , 21 Februari 2018 10:45
Revisi UU MD3 Rawan Jerat Jurnalis

Ketua PJI Sulsel Abdullah Rattingan. Foto: ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rumusan pasal dalam draft Revisi Undang-Undang MD3, mendapat reaksi dari Jurnalis Makassar. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Makassar merumuskan beberapa tanggapan mengenai Rencana Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini digarap oleh DPR dan pemerintah. Hal itu dinilai rawan dijadikan ajang mengkriminalisasi wartawan dan masyarakat.

Diantaranya, pasal contempt of court yang berisi soal ancaman pidana bagi wartawan yang mempublikasikan sesuatu yang rentan mengakibatkan terpengaruhnya independensi hakim dalam proses persidangan. AJI menilai, hal itu berlebihan lantaran akan menyeret nama wartawan dalam persidangan karena mempengaruhi putusan sidang.

“Bisa dibayangkan, meliput di area ruang sidang pengadilan, bisa menyeret jurnalis ke ranah hukum,” kata Qodriansyah Agam Sofyan selaku Ketua AJI Makassar, Selasa (20/2).

Selain itu, lanjut Agam, sapaan akrabnya, perihal jurnalis dapat dihukum pidana penjara jika menulis berita bohong, sesuai pasal 285. Ancaman penjaranya 6 tahun, bisa saja disalahgunakan oknum.

“Dengan menuding berita si fulan adalah bohong. Tanpa prosedur pemeriksaan detail dan proses pengadilan, apakah memang benar bohong atau sengaja dianggap bohong,” ujarnya.

Agam menambahkan, RUU itu sebagai upaya kriminalisasi terhadap kerja-kerja pers, yang bekerja untuk kepentingan publik. Publik selayaknya mendapatkan informasi utuh mengenai sebuah persoalan akan terhambat akibat RUU ini.

“Kami berharap pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam konstitusi, konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Deklarasi Universal HAM dan UU no 40 tahun 1999 tentang pers,” tutup Agam.

Sementara, Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Wilayah Sulsel, Abdullah Rattingan, mengatakan, ada kecacatan dalam beberapa pasal RUU KUHP tersebut. Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, Pengurus Daerah (Pengda) PJI Sulsel bersama Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya dengan menunjukkan beberapa pasal dalam RUU KUHP mempunyai permasalahan, antara lain, mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis.

“Jurnalis rawan dikriminalisasi, mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga, dan dapat memberangus proses berdemokrasi,” kata Dul, sapannya.

Pasal-pasal dimaksud diantaranya, Pasal 309 ayat (1) perihal Berita Bohong, Pasal 328 – 329 perihal contempt of court, Pasal 494 tentang tindak pidana pembukaan rahasia, pasal 262 – 264 tentang penghinaan terhadap presiden dan Wapres, Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

“Sebagai contoh, jika jurnalis membuat berita berdasarkan informasi dari narasumbernya, namun ketika berita tersebut sudah dipublikasikan dan ternyata narasumber tidak akurat atau tidak betul memberi informasinya, dapat berdampak menyalahkan jurnalis hingga bisa menjadi alasan jurnalis tersebut dikriminalisasi,” tambahnya.

Hakim atau pihak manapun bisa memperkarakan karya jurnalistik dengan alasan mempengaruhi integritas hakim, karena berita yang dipublikasikan dianggap tidak sesuai dengan yang mereka inginkan yang bersifat subjektif. “Pasal ini juga bisa mengkriminalkan jurnalis yang meliput di pengadilan,” ujarnya.

Kata Dul, maksud rahasia yang terkandung dalam RUU KUHP masih dianggap bersifat multitafsir. Sedangkan jurnalis dalam melakukan wawancara kerap mendapat informasi yang bersinggungan dengan rahasia instansi atau pejabat tertentu, namun diungkapkan oleh narasumber secara terbuka.

“Ketika jurnalis mempublikasikan rahasia jabatan, yang saat ini memang belum jelas apa itu rahasia jabatan yang berada di RUU, para jurnalis bisa juga terjerat pasal,” pungkasnya.

Menurut PJI Sulsel, jika revisi RUU MD3 memuat kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara, maka hal itu sama saja mematikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta memberangus orang-orang kritis yang menggambarkan kondisi mengkritik Presiden dan Wapres nantinya akan menjadi momok yang sangat menakutkan. Pasal penghinaan presiden juga berpotensi menjadi alat bagi penguasa untuk merepresi siapa pun yang menjadi lawan politiknya.

“Pasal tersebut jelas ingin menempatkan Presiden dan Wapres pada posisi antikritik. Tidak ada ruang untuk mengkritik. Siapa pun yang mengkritik akan berhadapan dengan penjara. Sehingga pasal ini sangat berbahaya dan diperparah dengan tidak adanya standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina Presiden dan Wapres. Sehingga berbagai macam perbuatan selama dirasa bertentangan dengan kedudukan presiden dapat dianggap sebagai penghinaan,” paparnya.

Terakhir, kontroversi untuk pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah. Kedua pasal 284 dan 285 jelas menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga negara dan dapat membungkam jurnalis yang mengeritik pemerintah melalui karya jurnalistiknya.

“Walau pada 2007 lalu, MK juga telah membatalkan ketentuan tentang penghinaan kepada pemerintah, yaitu Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208. Kehadiran pasal-pasal ini dalam draft revisi menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.

PJI Sulsel kemudian menyatakan sikap dan meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RUU MD3 yang masih memuat banyak permasalahan.

PJI juga meminta pemerintah untuk menarik RUU tersebut dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait. (*)

 


div>