SELASA , 23 OKTOBER 2018

Revisi UU Pilkada Perbolehkan Mantan Napi Jadi Calon

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 19 April 2016 08:30
Revisi UU Pilkada Perbolehkan Mantan Napi Jadi Calon

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM РLegislator DPR-RI, Luthfi A Mutty menegaskan, panitia kerja revisi undang-undang Pilkada (UU) Nomor 8 Tahun 2015, tentang pemilihan kepala daerah tengah menggodok dibolehkannya calon kepala daerah  melakukan politik dinasti dan mantan dinasti, mantan koruptor atau mantan narapidana.

Luthfi menjelaskan, untuk saat perubahan revisi undang undang Pilkada tersebut tengah dalam pembahasan panitia kerja (Panja) yang. rencananya akan disahkan 29 April mendatang. Hanya saja, kata Luthfi, dalam pencalonan tersebut,ada syarat yang mesti dilalui seperti saat mencalonkan diri atau mendaftarkan diri, maka calon tersebut harus mengumumkan dirinya pernah menjadi narapidana ataupun koruptor.

“Semua kami bebaskan dan boleh maju tapi syaratnya mengumumankan dirinya bahwa saya mantan koruptor atau mantan narapidana,” ucap, Lutfhi, Senin (18/4).

Selain itu, kata Luthfi, dari hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) revisi undang undang Pilkada  terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri dan anggota DPR yang mau maju jadi kepala daerah, MK sudah mengatur dan itu dikembalikan kepada pembuat undang undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

“Sifatnya harus berkeadilan, jadi kalau ada PNS dan anggota TNI-Polri maju maka dia tidak mesti mundur kalau anggota DPRD yang mau juga tidak mundur. Jadi dia cuma cuti. Nanti setelah terpilih baru mundur,” tandasnya.


div>