MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Ribuan Murid Terlantar, Guru Honor Dimintai Mogok Bergantian

Reporter:

Editor:

Iskanto

Minggu , 16 September 2018 07:37
Ribuan Murid Terlantar, Guru Honor Dimintai Mogok Bergantian

Ilustrasi

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati meminta kepada para guru honorer yang akan mogok mengajar demi menyampaikan tuntutan dalam aksi demonstrasi, supaya melakukannya secara bergantian.

Reni mengaku paham apa yang diperjuangkan para guru honorer. Namun, waktu belajar murid hendaknya tidak ikut dikorbankan.

“Saya berharap mogok untuk aksi demonstrasinya bergantian, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan,” ucap Reni kepada JPNN, Sabtu (15/9) malam.

Ini disampaikan Reni menyikapi aksi mogok guru di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang membuat ribuan anak-anak SD terlantar karena tidak satupun guru yang mengajar hari ini, Sabtu.

Mogoknya guru honorer tersebut terkait seruan dari Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) yang didukung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut. Di mana aksi mogok dimulai hari ini dan puncaknya Senin (17/9).

Reni yang ketika dihubungi sedang berada di daerah pemilihannya, Dapil IV Jabar yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi, mengaku sempat didatangi perwakilan honorer dari dapilnya.

“Saya lagi di dapil sekarang, malam tadi kedatangan rombongan honorer ke Posko saya. Ada yang mengadu, protes, dan mengancam bahwa mereka akan mogok, akan demo,” ungkap Reni.

Karena persoalan honorer ini sama dengan banyak daerah, Reni pun menjelaskan soal hasil rapat gabungan DPR dan pemerintah kepada mereka.

Di mana dari 157.210 orang guru honorer, kemampuan pemerintah mengangkat lewat rekruitmen CPNS 2018 hanya 13 ribuan.

“Kemudian saya jelaskan bahwa bagi yang tidak lolos ikut tes pada minggu depan, maka mereka bisa ikut tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Bagi yang tidak lulus itu maka dia bisa bekerja dengan mendapatkan gaji sesuai UMR. Itulah yang dapat saya sampaikan ke mereka,” jelas Reni.

Akan tetapi, lanjut wakil ketua umum DPP PPP ini, para honorer menganggap keputusan itu tidak fair, kenapa? Karena mereka betul-betul merasa diperlakukan tidak adil.

“Karena sudah ada yang 14 tahun mengajar, sudah bisa menjadikan anak-anak didiknya menjadi orang lah, kira-kira begitu,” ucap mantan ketua fraksi PPP DPR ini.(jpnn)


div>