JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Rp 297 Miliar Beredar di Pilgub Sulsel

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Selasa , 27 Februari 2018 12:30
Rp 297 Miliar Beredar di Pilgub Sulsel

Ilustrasi, Dok. RakyatSulsel

– KPU Batasi Dana Kampanye Kandidat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sekitar Rp 297 miliar dana kampanye dipastikan beredar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah membatasi dana kampanye kandidat yang bertarung di Pilgub Sulsel, maksimal Rp 74 miliar lebih per pasangan calon.

KPU Sulsel membatasi besaran dana kampanye pasangan kandidat yang bersumber dari donator perorangan maupun badan sumbangan lainya. Nominal maksimal batasan dana kampanye untuk pasangan calon di Pilgub Sulsel sebesar Rp 74.342.000.000.

Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan, mengatakan, meski kampanye terbatas sudah berjalan, namun sebelum masa kampanye akbar, kandidat diwajibkan melaporkan jumlah nominal dana kampanye mereka. Pasangan kandidat juga diharuskan untuk melaporkan dana kampanyenya kepada KPU, yang berupa pemasukan maupun peruntungannya selama kampanye.

“Artinya harus ada keterangan atau laporan nominal anggaran serta jenis kegiatan, karena itu sudah dihitung oleh KPU. Jadi pasangan tak boleh lebih Rp 75 miliar selama kampanye,” tegasnya, Senin (26/2).

Dia menambahkan, adapun batasan dana kampanye untuk mencegah indikasi korupsi atau pelanggaran lainya saat momentum pilkada. Selain itu, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan sesama kandidat sehingga tidak membedakan kandidat yang memiliki banyak harta atau yang sederhana.

“Ini guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan semasa kandidat. Jangan ada pamer kekayaan antara sesama,” ungkapnya.

Khairul menjelaskan, pembatasan dana kampanye Rp 74.342 000.000 untuk beberapa item kegiatan saja, hingga masa tenang pencoblosan. “Itemnya, semua berkaitan dengan kegiatan metode kampanye serta APK dan bahan makan minum selama kampanye,” katanya.

Secara estimasi, lanjut dia, dari anggaran tersebut dialokasikan Rp 11,5 miliar untuk sepuluh kegiatan kampanye tertutup, dengan asumsi 2.000 orang. Selain itu, tatap muka terbuka atau kampanye seperti paslon dan masyarakat komunitas, asumsi 500 orang untuk 100 kali kegiatan, dengan biaya Rp 28 miliar.

Tak hanya itu, rapat umum seperti kampanye akbar terbuka di lapangan dua kali yakni Rp 4 miliar, maksimal 20.000 orang. Serta APK yang diproduksi dengan bahan kampanye, pamflet juga brosur Rp 25 miliar, juga anggaran lainnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, sesuai yang telah disepakati yakni batasan dana kampanye Rp 74.342 000.000. Ada aturan PKPU nomor 5 setiap kontestan pilkada di semua level dibolehkan menerima sumbangan.

“Sumbangan itu baik berupa uang, jasa, hingga barang. Untuk sumbangan perorangan Rp 75 juta, kalau organisasi atau perusahaan Rp 750 juta,” sebut dia.

Bukan hanya uang yang punya batasan untuk disumbangkan, tapi juga barang dan jasa. Dia menuturkan, batasan untuk sumbangan barang dan jasa diatur sesuai nilai dari item yang disumbangkan tersebut.

“Tapi barang dan jasa kan tidak mungkin masuk ke rekening, maka tetap dibukukan dengan catatan harga dari barang dan jasa itu sesuai harga pasar yang normal,” pungkasnya.

Kaitan dengan batasan jumlah dana kampanye, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syarifudin Jurdi, menilai, pembatasan dana kampanye bisa memiliki banyak makna. Pertama, KPU sudah memperhitungkan banyak faktor bahwa maksimal setiap pasangan calon hanya boleh menggunakan dana kampanye sebesar Rp 74 miliar lebih.

“Angka itu memperhitungkan medan dan luas wilayah Sulsel,” ujarnya.

Kedua, kata dia, anggaran itu masuk pembiayaan sebagian alat peraga kampanye pasangan calon sudah disediakan oleh penyelenggara pemilu, mengurangi dana calon. “Dana kampanye sebesar Rp 74 miliar lebih itu sebenarnya sudah besar, hanya saja masa kampanyenya agak panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit,” terangnya.

“Jumlah itu hanya KPU yang tahu rasionalisasinya,” lanjutnya.

Akademisi UIN itu mengatakan, jika pasangan calon benar-benar memberikan laporan dana kampanye ke KPU sesuai dengan aturan, maka potensi kecurangan dan politik uang akan dapat ditekan. Pembatasan itu juga bermakna bahwa demokrasi dengan ongkos yang besar akan berpotensi melahirkan kekuasaan yang korup. Jadi, kepala daerah yang terpilih sedapat mungkin tidak memiliki beban untuk melakukan politik balas jasa kepada kelompok tertentu yang ikut membantunya dalam pilkada.

“Calon yang hanya terpilih dengan biaya besar berpotensi menjadi penguasa korup. Demokrasi kita juga tersandera dengan dominannya praktek money politik,” tutup Syarifuddin.

Diketahui, empat pasangan calon bertarung di Pilgub Sulsel 2018. Masing-masing, Nurdin Halid – Aziz Kahar Mudzakkar, Agus Arifin Nu’mang – Andi Tanribali Lamo, Nurdin Abdullah -Andi Sudirman Sulaiman, Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar. (*)


div>