MINGGU , 24 JUNI 2018

Rp 42 M untuk THR PNS Pemkot

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 23 Mei 2018 13:15
Rp 42 M untuk THR PNS Pemkot

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, foto bersama dengan jajaran pejabat dan pegawai Pemkot Makassar .foto: ist for rakyatsulsel.

– Tunggu Juknis Kemenkeu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Abd Rasyid, mengatakan, pihaknya belum mengetahui seperti apa bentuk pembagian THR bagi ASN lingkup Pemkot.

“Kita tunggu dulu kajian petunjuk teknisnya dari Kemenkeu, paling lambat seminggu sebelum lebaran,” ucap Abd Rasyid, Selasa (22/5).

Ia mengatakan, tahun ini Pemkot Makassar kebagian anggaran THR dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp 42,5 miliar. THR tersebut dibagikan sebesar gaji pokok ASN.

“Kita tidak ingin mendahului Kemenkeu dulu, pokoknya kita pantau terus di sistem online,” ujarnya.
Abd Rasyid menyebutkan, anggaran Rp 42,5 miliar untuk 11.045 pegawai berstatus ASN di lingkup Pemkot Makassar. Selain itu, untuk Gaji 13 ASN akan diberikan pasca lebaran.

“Belum ada untuk gaji 13, kita fokus dulu THR ini, tentu gaji 13 lebih besar lagi anggarannya,” jelasnya.

Sementara, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar akan segera menerbitkan surat edaran pemberian THR keagamaan oleh perusahaan, maksimal seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri.

Kewajiban perusahaan memenuhi hak-hak karyawan atau pekerja wajib dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan untuk pekerja atau buruh di perusahaan.

“Surat edaran dari menteri sudah sampai dan diterima, satu dua hari surat edaran dari Disnaker Kota Makassar diterbitkan sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari pusat. Tidak ada lagi alasan bagi perusahaan swasta di Makassar yang tidak membayarkan THR untuk pekerja,” tegas Kepala Disnaker Makassar, A Irwan Bangsawan.

Adapun sanksi diberikan kepada perusahaan-perusahaan nakal yang tidak memenuhi kewajiban membayarkan hak-hak pekerjanya berdasarkan aturan nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif bagi perusahaan. Dan pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya dapat melaporkan langsung di kantor Disnaker Kota Makassar.

THR keagamaan diberikan perusahaan kepada pekerja sebesar satu bulan gajinya dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus dan kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan.

“Kami harapkan tidak ada lagi perusahaan di Makassar yang tidak membayarkan THR untuk pekerjanya, seperti tahun-tahun lalu. Satu dua hari surat edaran diterbitkan agar maksimal satu minggu sebelum hari H semua THR sudah dibayarkan,” pungkasnya. (*)


div>