RABU , 17 OKTOBER 2018

Rp2,1 Triliun Anggaran Belanja Langsung SKPD Nganggur

Reporter:

Armansyah

Editor:

Lukman

Rabu , 08 Agustus 2018 10:20
Rp2,1 Triliun Anggaran Belanja Langsung SKPD Nganggur

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II.

Hasilnya, dari Rp2,8 triliun anggaran belanja langsung Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), masih ada sekitar Rp2,1 triliun anggaran yang belum terpakai.

Hal itu lantaran delapan SKPD yang masuk zona merah dengan capaian realisasi keuangan dibawah 18 persen. Bahkan tiga diantaranya adalah SKPD dengan pemegang anggaran yang cukup besar. Ketiganya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Dengan total anggaran Rp618,7 miliar, realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) baru mencapai 9,98 persen atau Rp61,7 miliar, capaian itu sebanding dengan realisasi fisiknya yakni 9,89 persen. Sehingga PU masih memiliki sisa anggaran sekira Rp557 miliar.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp428,5 miliar, hingga triwulan kedua realisasi keuangannya baru sekitar 16,74 persen atau Rp71,75 miliar, sementara fisiknya sudah mencapai 35,94 persen. Adapun sisa anggarannya sebesar Rp356,7 miliar.

Sementara, realisasi keuangan Dinas Pendidikan baru mencapai 10,01 persen atau Rp24,2 miliar dari jumlah anggaran Rp242,4 miliar, dan fisiknya baru mencapai 38,41 persen. Sisa anggaran Rp218,1 miliar.

Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Makassar, Anwar mengatakan capaian realisasi keuangan harus ada keseimbangan antara capaian fisik dan keuangan. Ia mencontohkan jika realisasi fisik 30 persen maka realisasi keuangan harus juga 30 persen.

“Ada beberapa SKPD yang masuk zona merah. Misalnya Dinas Perumahan yang fisiknya mencapai 34,36 persen sementara keuangannya hanya 13,61 persen. Artinya apa? terjadi persoalan administrasi disana,” kata Anwar, Selasa (7/8).

Menurut Anwar, seharusnya realisasi keuangan seluruh SKPD di triwulan II sudah mancapai 40 persen sampai 50 persen. Hanya saja, masih ada delapan SKPD yang realisasi keuangannya masih dibawah 18 persen.

Capaian realisasi keuangan SKPD, kata Anwar harus berbanding lurus dengan capaian kinerja fisik. Misalnya, saat ini serapan anggaran Dinas PU yang dinilai masih cukup rendah lantaran banyaknya proyek yang masih dalam tahap proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Namun, diharapkan setelah pengerjaan fisik berjalan maka realisasi keuangan juga sudah bisa mencapai target.

“Ini harus mereka pacu untuk triwulan III, justru berbeda dengan Dinas PU, memang masuk zona merah dikarenakan masih ada fisik berproses di ULP, jika sudah dilelang pasti capaiannya meningkat,” jelasnya.

“Capaian Dinas PU bisa dibilang masih wajar karena 70 persen kegiatan PU kan fisik, jadi dia (PU) tergantung kegiatan itu yang berproses di ULP,” tambahnya.

Kata Anwar, jika realisasi keuangan rendah sementara capaian fisiknya sudah tinggi maka dinilai ada persoalan administrasi, pasalnya BPKA tidak akan mungkin memproses pencairan keuangan SKPD jika ada kendala administrasi.

Makanya itu, SKPD yang selesai melakukan kegiatan agar segera merampungkan administrasi sehingga bisa diproses di keuangan. Apalagi tidak sedikit SKPD yang terlebih dulu melaksanakan programnya meski anggaran dari BPKA belum dicairkan.

“Rata-rata SKPD biasanya kerja duluan fisiknya, misalnya Bimtek. Uangnya belakangan, tapi begitu selesai dilaksanakan administrasinya harus lengkap, kalau tidak lengkap anggarannya tidak mungkin dicairkan,” tuturnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Hadija Iriani meminta kepada seluruh SKPD yang saat ini serapan anggarannya masih rendah agar lebih menggenjot lagi kinerjanya, sehingga pada monev triwulan III nantinya realisasi keuangan seluruh SKPD sudah mencapai targat atau diatas 70 persen.

“Kita mengimbau kepada seluruh SKPD agar lebih memaksimalkan lagi kinerjanya, karena keterlambatan ini harus dikejar dalam jangka waktu 1,5 bulan, target kita triwulan III sudah harus diatas 70 persen,” imbau Iriani.

Iriani menegaskan, harus ada keseimbangan antara capaian keuangan dengan fisik. Namun yang terjadi justru masih ketidakseimbangan antara fisik dan keuangan. Makanya diharapkan kedepan bisa berubah soal realisasi ini.

“Inikan juga harus seimbang realisasinya, karena jangan hanya keuanganya yang tinggi tapi fisiknya rendah, begitu juga sebaliknya,” ucapnya.

Dari Rp2,8 triliun anggaran belanja langsung seluruh SKPD, sampai triwulan II baru mencapai 21,88 persen atau Rp614,3 miliar dengan realisasi fisik sekitar 30,98 persen.

Dikatahui, lima SKPD lainnya yang masuk dalam zona merah yaitu Dinas Pertanahan, realisasi keuangannya baru mencapai 17,59 persen atau sekitar Rp2,6 miliar dari total anggaran Rp14,9 miliar, sementara realisasi fisiknya baru sekitar 25 persen.

Bagian Perlengkapan, di triwulan II realisasi keuangannya baru mencapai 16,62 persen atau Rp15,5 miliar dari total anggaran Rp93,3 miliar, sementara fisiknya sudah sekitar 29,10 persen. Bagian Umum, realisasi keuangannya baru sekitar 15,59 persen atau Rp10,13 miliar dari jumlah anggaran APBD sekitar Rp65 miliar.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, capaian keuangannya hanya 13,61 persen atau Rp2,5 miliar dari total anggaran Rp18,48 miliar, sementara realisasi fisiknya sudah 34,36 persen. Dan realisasi keuangan BPKA yang baru mencapai 6,81 persen atau Rp3 miliar dari total anggaran Rp44,1 miliar, sementara fisiknya baru sekitar 27,99 persen. (*)


div>