SELASA , 23 OKTOBER 2018

Rp587 Juta Kas Daerah Mengendap di Biro Pemerintahan

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Senin , 24 September 2018 09:00
Rp587 Juta Kas Daerah Mengendap di Biro Pemerintahan

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berdasrakan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Sulsel Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulsel dinyatakan terlambat menyetor sisa Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang selama tahun 2017 sebesar Rp95.794.659 dan belum menyetorkan sisa UP/GU/TU sebesar Rp587.090.000.

Hal ini terkuak berdasarkan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern pada Biro Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Ada anggaran Rp587 juta yang belum dipertanggungjawabkan hingga kini terlambat untuk disetor dan belum disetor ke kas daerah hingga sistem tertutup per 31 Desember 2017 lalu.

Namun, berdasarkan pemeriksaan atas bukti pengembalian sisa kas, diketahui bendahara pengeluaran baru mengembalikan sisa kas tersebut sebesar Rp5.7 juta pada 16 Januari 2018, sehingga masih terdapat sisa uang persediaan/ganti uang/tambahan uang yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), mengaku, sudah mendapat laporan tersebut. Namun, Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambaralla bersedia mempertanggungjawabkannya.

“Kepala Bironya sudah laporkan ke saya. Katanya ada anggaran yang belum dipertanggungjawabkan. Tapi, dia bersedia mempertanggungjawabkan. Untuk waktunya, tanya di Biro Pemerintahan,” ungkap NA, akhir pekan lalu.

Keterlambatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut juga membuat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah sudah menyampaikan surat teguran kepada Kepala Biro Pemerintahan dengan Nomor 900/41/I/BPKD per, 11 Januari 2018.

BPK juga mencatat, sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, Biro Pemerintahan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban,
antara lain sisa Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang, Laporan
BKU, Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fungsional, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak, Laporan Register Penutupan Kas, dan Rekening Koran.

Pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan cash opname pada tanggal 30
Januari 2018 diketahui bahwa saldo fisik tunai pada brankas bendahara
pengeluaran adalah nihil, sehingga terdapat kekurangan kas sebesar Rp677 juta.

Atas kekurangan kas tersebut, bendahara pengeluaran dan Kepala Biro Pemerintahan sudah menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab atas selisih pemeriksaan kas dan menyatakan akan mempertanggungjawabkan selisih kas dalam waktu tiga hari sejak tanggal
pemeriksaan kas.

Menindaklanjuti surat pernyataan tersebut, bendahara pengeluaran segera
melakukan penyetoran sisa kas pada 1 Februari 2018 sebesar Rp90 juta, sehingga masih terdapat kekurangan kas sebesar Rp587 juta.

Namun, dari sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut diketahui digunakan untuk pinjaman kepada Kepala Biro Pemerintahan, tetapi pengambilan uang Kepala Biro Pemerintahan tidak dibuatkan tanda terima bendahara pengeluaran.

Atas kekurangan kas sebesar Rp587 juta, Kepala Biro Pemerintahan, Hasan Basri Ambaralla, menyatakan, bertanggung jawab atas kerugian daerah dan telah diproses majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) pembebanannya dengan SKTJM Nomor 001/II/SKTJM/Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 lalu dan telah dilengkapi jaminan berupa sertifikat serta surat kuasa untuk menjual jaminan.

Ambarala mengaku, pihaknya siap mempertanggungjawabkan masalah tersebut. Disebutkan, BPK memberi waktu selama dua tahun untuk menyetor ke kas daerah.

“BPK memberi waktu dua tahun untuk pengembaliannya. Saya sudah lapor di Gubernur, tapi kan bukan cuma saya. Bahkan inspektorat dan Disdik juga kasusnya sama,” paparnya.

Ambarala mengaku, masalah tersebut tidak masuk dalam korupsi. Hanya pertanggungjawaban anggaran. “Ini bukan ranah korupsi, cuma keterlambatan pertanggungjawaban SPPD. Sementara sistem sudah tertutup. Istilahnya, ketekoran kas bendahara,” imbuhnya. (*)


div>