JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

RSUD Klaim Pelayanan Non BPJS Prosedural

Reporter:

Editor:

Niar

Selasa , 28 Maret 2017 17:10
RSUD Klaim Pelayanan Non BPJS Prosedural

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Tipe B Andi Makkasau Kota Parepare, Renny Anggraeni Sari.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Andi Makkasau Kota Parepare, memastikan pelayanan bagi pasien yang tidak memiliki Kartun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tetap terakomodir sepanjang memenuhi persyaratan untuk memperoleh​ pelayanan non BPJS.

Seperti yang dikabarkan bahwa, pelayanan non BPJS rumah sakit dianggap bermasalah dalam menangani salah seorang ibu hamil inisial FM, yang ternyata masih berstatus sebagai masyarakat Kabupaten Pinrang, meski telah menikah dan berdomisili di Parepare. Sehingga, terlebih dahulu harus melakukan pengurusan perpindahan penduduk.

Padahal, manajemen rumah sakit telah mengeluarkan himbauan bahwa, berkas atau administrasi untuk pelayanan peserta non BPJS, diharuskan untuk memperlihatkan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, disamping tetap melampirkan fotokopinya. Hal tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Inspektorat Parepare, setelah melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas peserta non BPJS.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Andi Makkasau, Renny Anggraeni Sari, mmenjelaskan, syarat untuk mendapatkan pelayanan non BPJS yaitu, untuk kasus darurat melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan cukup membawa KTP dan KK. Selain itu, kata dia, untuk kasus rawat jalan selain KTP dan KK, harus disertai rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

“Jika administrasi belum dilengkapi, maka diberi kebijakan waktu pengurusan selama 2×24 jam (hari kerja). Untuk kasus-kasus yg ada kendala bisa dilaporkan pada pengelolah layanan (manajemen), untuk di berikan kebijakan yg memungkinkan. Sejauh ini, kami juga tetap melayani pasien non BPJS sepanjang administrasi kependudukannya lengkap,” katanya, Selasa (28/03/2017).

Dia mengungkapkan, masalah dalam pelayanan administrasi bagi pasien non BPJS, karena komunikasi yang minim antara petugas dengan pasien. Sehingga, kata dia, pihaknya akan melakukan optimalisasi dan memaksimalkan fungsi komunikasi antara petugas dengan pasien. Supaya, katanya, tidak terjadi kesalahpahaman terkait prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.

Dia mengemukakan, bebijakan pelayanan kesehatan non BPJS tersebut, dikeluarkan oleh Wali Kota Parepare untuk menjamin masyarakat Parepare, supaya tetap dapat menerima layanan kesehatan, walaupun belum memiliki kartu BPJS. Karena, bebernya, Wali Kota tidak ingin ada masyarakat Parepare yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan, yang disebabkan karena tidak memiliki biaya.

“Kami juga menghimbau kepada masyarakat supaya segera melengkapi, atau memperbaharui kelengkapan dan berkas administrasinya. Supaya, jika sakit, semua berkas sudah siap dan langsung diberikan pelayanan. Memang repot jika nanti sakit, baru semuanya mau diurus. Apalagi, kelengkapan administrasi kependudukan itu, bukan untuk kepentingan orang lain,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, Rahmat Sjam, memaparkan, persyaratan dari pihak rumah sakit, sudah benar. Karena, proses administrasi yang ditetapkan sudah demikian. Selain itu, katanya, bagi masyarakat Parepare yg belum mempunyai kartu BPJS kelas tiga, yang ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Parepare, maka tetap akan dilayani setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Karenanya, lanjut dia, pihaknya menghimbau supaya masyarakat sebagai warga negara yang baik, sebaiknya segera memiliki KTP. Apalagi, tambahnya, mengurus KTP telah digratiskan.

“Jangan berikan kerugian bagi pihak rumah sakit, lantaran pasien tidak melengkapi persyaratan administrasinya, karena rumah sakit akan diaudit dan diperiksa administrasinya, sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Selain itu, untuk pencarian dananya membutuhkan kelengkapan administrasi, serta untuk membuktikan agar tidak jadi temuan. Masyarakat juga harus penuhi kewajibannya sebelum memperoleh haknya,” pungkasnya. (Luki)


Tag
div>