• Selasa, 22 Juli 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Rusuh Palopo Jangan Terulang

Di Sulsel, 10 Daerah Akan Pemilukada

Kamis , 04 April 2013 10:54
Total Pembaca : 382 Views

Baca juga

RAKYATSULSEL.COM, MAKASSAR – Kerusuhan dan amuk massa yang terjadi di Kota Palopo Minggu (31/3) lalu, harus menjadi pelajaran berharga bagi 10 daerah di Sulsel yang akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yaitu Makassar, Sinjai, Enrekang, Jeneponto, Wajo, Pinrang, Sidrap, Parepare, Luwu, Bantaeng.

Rangkaian proses yang dilalui, mulai dari pencalonan, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara hingga penetapan calon yang menang, semuanya berpotensi memunculkan masalah, baik hukum maupun konflik.

Pengamat Politik Komunikasi UIN Alauddin, Firdaus Muhamad menilai kejadian yang terjadi di Kota Palopo bisa menjalar ke daerah lain yang melakukan Pemilukada di Sulsel. “Kejadian di Palopo bisa terjadi di daerah lain, sebab kualitas pemilu kita masih sangat rendah,” katanya.

Dosen Pascasaarjana UIN ini menilai kejadian rusuh pasca Pemilukada Palopo sangat berpotensi terulang, mengingat faktor pelaksana pemilu yang menurutnya kurang terlegitimasi. Kata Firdaus, tidak ada cara lain untuk mencegah terjadinya kerusuhan, kecuali penyelenggaraan pesta demokrasi harus terlaksana dengan sebaik-baiknya. “Penyelenggara harus melaksanakan dengan penuh integritas agar bisa meminimalisir kejadian ini,” sebutnya.

Selain itu, aparat keamanan di 10 kabupaten/kota itu harus belajar dari kejadian di Palopo. Pengamanan di daerah yang menggelar Pemilukada harus ada pola baru yang tentu lebih ketat.

Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi menerangkan, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di beberapa wilayah di Sulsel yang akan menggelar pemilukada seperti halnya di Kota Palopo, pihak Polda Sulsel terlebih Polres setempat akan memperketat pola pengamanannya.

“Tentunya kita belajar dari insiden di Palopo dan berharap kejadian yang sama tidak akan terulang di wilayah lainnya yang akan menggelar pemilukada,” ucapnya.

Bekas Kapolres Enrekang ini menjelaskan, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo bersama pejabat utama Polda akan memberikan pengarahan dan mengevaluasi pola pengamanan Kapolres setempat, agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan kekacauan dapat dicegah sedini mungkin.

“Pola pengamanan harus berdasarkan situasi dan kondisi setempat. Potensi kekacauan sekecil apapun harus segera diantisipasi,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, upaya preemtif seperti imbauan ke masyarakat dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait harus terus terjalin. Begitupun, razia-razia dan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan tindak kejahatan juga akan digalakkan, serta penegakan hukum secara profesional.

“Tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat tentunya suasana kamtibmas yang kondusif akan sulit tercipta,” pinta bekas Wakapolrestabes Makassar ini.

Endi juga mengimbau, para peserta pemilukada dalam hal ini calon bupati dan wakil bupati serta seluruh simpatisannya agar memegang teguh komitmen siap kalah dan siap menang, “Jika ada permasalahan yang dianggap melanggar aturan, silakan menempuh jalur hukum, jangan sampai menggunakan cara-cara anarkis yang berdampak pada masyarakat banyak,” imbaunya.

Ditanya mengenai isu pencopotan Kapolres Palopo yang dinilai gagal dalam mengawal pemilukada di Palopo, Endi menuturkan, hal itu bisa saja terjadi tergantung hasil evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan tingkat atas. “Itu hak prerogatif dari pimpinan, yang jelas kita sebagai anggota Polri harus bekerja dengan profesional agar masyarakat tetap terayomi dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, katanya, pihaknya fokus pada pemulihan keamanan di Palopo dan hingga saat ini suasana sudah berjalan seperi biasanya.

Guna mengoptimalkan proses pengamanan di sejumlah wilayah rawan bentrok di Kota Palopo, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel mengambil alih proses penyidikan enam tersangka pembakaran di sejumlah kantor di Kota Palopo. Enam tesangka itu dipindahkan ke Polda Sulsel, Rabu (3/4) dengan dikawal ketat aparat Brimob Polda Sulsel yang dipimpin Kasat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Ramdani.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo yang dikonfirmasi membenarkan pengambil alihan enam tersangka tersebut untuk diperiksa intensif di Mapolda Sulsel. “Saat ini menuju ke Polda Sulsel dengan pengawalan ketat,” ujarnya.

Sementara, lanjut Mudji, para pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran petugas di Palopo. Mudji juga berharap kepada masyarakat Kota Palopo agar tetap membantu aparat kepolisian untuk menciptakan situasi yang kondusif  dan laporkan jika ada hal-hal yang dianggap dapat mengancam kondisi kamtibmas.

Ssementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menunda rencananya untuk mengunjungi Kota Palopo. Dia menjelaskan, keputusannya tersebut karena dua alasan, yakni cuaca dan dilakukannya olah TKP oleh aparat kepolisian.

“Hari ini (kemarin, red) ternyata kita harus menunda. Ada dua alasan. Pertama adalah cuaca, disana berkabut dan ada warning sulit mendarat disana. Kedua, kepolisian sedang melakukan olah TKP dan kemungkinan akan berlanjut dengan langkah-langkah lain. Jangan sampai ada imbas politik, padahal turunnya gubernur semata-mata tugas pemerintah dan DPR ikut,” jelas Syahrul, di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (3/4).

Syahrul mengatakan, rencananya untuk ke Kota Palopo bersama aparat TNI, kepolisian dan DPRD, untuk memastikan bahwa administrasi dan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, tidak terganggu. “Langkah pertama yang sudah dilakukan kemarin adalah memindahkan kantor yang terbakar itu ke rumah jabatan dan kantor bupati lama,” terangnya.

Syahrul menegaskan, pemerintah provinsi akan memberikan perhatian terhadap aset-aset pemerintah yang terbakar. Tetapi, harus dipastikan terlebih dahulu, mana yang diprioritaskan.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Ajiep Padindang, menjelaskan, salah satu tugas Komisi A adalah memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi yakni gubernur dan jajaran aparatnya, melakukan langkah-langkah dini. Menurutnya, di APBD ada anggaran yang tersedia jika suatu keadaan terjadi di luar yang biasa.

“Di APBD provinsi ada persiapan anggaran seperti itu. Selain di pos belanja tak terduga, juga di pos belanja bantuan sosial. Tergantung gubernur dan jajarannya serta pemerintah kota Palopo melihat, apa yang paling prioritas untuk dilakukan,” pungkasnya.

 

Mabes Tetapkan Aktor Intelektual Berinisial AT

 

Polisi telah menahan enam tersangka kasus pembakaran dan perusakan sejumlah gedung perkantoran Pemerintah Kota Palopo.

Dalam pemeriksaan tersebut, polisi telah menetapkan AT sebagai aktor intelektual dibalik kerusuhan Pilkada Palopo. “Aktor intelektual dalam peristiwa tersebut berinisial AT,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojo, Jakarta Selatan, Rabu, (3/4).

Keenam tersangka berinisial AT, S, S, M alias I, WS alias C, dan ASD alias ASR. AT diduga sebagai aktor intelektual di balik aksi tersebut. Dia dinyatakan sebagai penghasut dan penggerak massa untuk bertindak brutal.

Hingga saat ini, kata Boy, penyidik masih terus mengembangkan siapa saja yang turut serta dalam peristiwa pembakaran di Palopo. Sementara pemeriksaan difokuskan pada aksi anarkisnya.

Saat ini Polisi sebenarnya telah menangkap tiga orang lain. Tapi mereka belum cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif kepolisian.

“Dari hasil pemeriksaan tadi malam ada satu orang yang diduga kuat berinisial ASR sedangkan tiga lainnya tim penyidik menyatakan belum memenuhi cukup unsur. Jadi sementara ini penyidik belum melakukan penahanan kepada yang tiga,” ungkapnya.

Keenamnya dijerat pasal berlapis. Para tersangka dikenakan Pasal 187 KUHP tentang Pembakaran, juncto Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan secara bersama-sama, juncto Pasal 160 tentang penghasutan.

“Jadi tiga pasal berlapis yang diterapkan kepada mereka,” kata Boy Rafli Amar.

Menurutnya, pihaknya menduga aksi massa sudah direncanakan. Indikasi itu berdasarkan adanya tersangka yang tertangkap saat tengah memegang botol berisi cairan bensin. Menurut Boy, tidak lazim seseorang membawa-bawa botol berisi bensin saat menyaksikan rekapitulasi suara Pemilu Kada.

Kerusuhan terjadi menyusul hasil rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum Palopo yang menetapkan pasangan Judas-Akhmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih.

Tak lama kemudian, sekitar 500 orang berdatangan. Massa mengamuk dan merusak sejumlah gedung perkantoran. Saat pengamanan terkonsentrasi di kantor KPU, massa menyasar bangunan lain di sekitarnya.

Adapun bangunan yang dibakar dan dirusak, yakni kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, kantor Wali Kota Palopo, dinas perhubungan, kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kantor Kecamatan Wara Timur, dan kantor Harian Palopo Pos. (FTR-RS11-RS4-RS8-RS5)