Jumat, 24 Maret 2017

Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Serah Terima Pengelolaan

Rusunawa PNS di Pangkep Terbengkalai

Selasa , 21 Maret 2017 10:55
Penulis : ATHO TOLA
Editor   :
ATHO TOLA/RAKYATSULSEL/C
Rusunawa Terlantar - Kondisi Rusunawa di kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene yang diperuntukkan bagi PNS mulai memprihatinkan, dan tidak terpelihara. Hingga saat ini Rusunawa tersebut belum difungsikan, sejak rampung 2015 lalu.
ATHO TOLA/RAKYATSULSEL/C Rusunawa Terlantar - Kondisi Rusunawa di kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene yang diperuntukkan bagi PNS mulai memprihatinkan, dan tidak terpelihara. Hingga saat ini Rusunawa tersebut belum difungsikan, sejak rampung 2015 lalu.

RakyatSulsel.com – Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap pemerintah pusat segera menjadwalkan serah terima Rumah Susun dan Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya kondisi Rusunawa yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 sebesar Rp 15 miliar tersebut, kini dalam kondisi memprihatinkan. Sejumlah bagian dari Rusunawa, terlihat mulai rusak di beberapa sudutnya, bahkan hampir seluruh bagian bangunan mulai berlumut.

Bangunan Rusunawa yang terletak di Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah rampung sejak tahun 2015 lalu, namun belum difungsikan hingga saat ini.

Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana, menuturkan belum difungsikannya rusunawa, dikarenakan pemerintah pusat hingga saat ini tidak kunjung menyerahterimakan pengelolaannya ke pemerintah daerah. Pihaknya mengaku sulit melakukan pengelolaan, jika status asetnya belum diserahkan. “Harus segera diberikan kepada Daerah, agar daerah punya hak dan kewenangan untuk merawat dan menggunakan sebagai mana mestinya,” jelas, Syahban, Senin (20/3).

Pihaknya mengkuatirkan jika tidak segera dimanfaatkan, bisa menimbulkan kesan adanya penyelewengan anggaran terhadap pembangunan rusunawa tersebut. “Jangan sampai proyek ini tidak kunjung dimanfaatkan, dan ujung-ujungnya nanti malah muncul indikasi korupsi dari proyek tersebut,” terang mantan kepala Bappeda ini.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pangkep, Sunandar, menuturkan bahwa dirinya dalam waktu dekat ini akan segera mengajukan permohonan kembali, kepada pemerintah pusat agar segera mendapat hak penggunaan dari rusunawa tersebut. “Pemerintah Pangkep saat ini memprioritaskan pemanfaatan proyek yang sudah rampung dibangun, dan kami janji bulan depan akan mengajukan permohonon untuk segera dapat pelimpahan proyek tersebut kepada pemerintah daerah,”Singkat Sunandar, yang juga merupakan kepala dinas Pekerjaan Umum tersebut.

Sejauh ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah membangun sebanyak 11 rumah susun di Sulsel. Hal ini diharapkan mampu dimanfaatkan berbagai kalangan untuk mendapatkan hunian yang layak, serta mengurangi pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah tapak. Lokasinya pun tersebar mulai dari Kota Makassar sebanyak enam tower, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Bulukumba masing-masing satu tower.

Untuk target para pekerja, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR membangun Rusun untuk para PNS di lingkungan Pemprov Sulsel dan Pemkab Pangkajene serta pekerja di Kabupaten Bantaeng.

Sedangkan untuk anggota TNI setidaknya ada di tiga lokasi yakni Makassar Lantamal dan Mabes TNI di Makassar serta Korem 141 di Kabupaten Bone. Untuk Rusun mahasiswa telah dibangun di Universitas Hasanuddin Makassar dan STKIP Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. Adapun Rusun untuk anggota Polri dibangun di Polres Takalar.

Unit Rusun yang dibangun di Sulsel memiliki luas yang bervariasi mulai dari ukuran tipe 24 meter persegi, 36 meter persegi hingga 45 meter persegi. (D)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*