SELASA , 19 DESEMBER 2017

Sabri Ajukan Pembelaan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 10 Agustus 2017 12:16
Sabri Ajukan Pembelaan

Asisten I Kota Makassar M Sabri saat menunggu sidang lanjutan kasus dugaan korupsi sewa lahan Buloa di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu (9/8). foto: asep/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sidang kasus penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (9/8). Agenda sidang, pembacaan eksepsi alias pembacaan nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penasehat Hukum Sabri, Yusuf Gunco, mengatakan, dakwaan JPU yang dibacakan di hadapan majelis hakim, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hukum maupun dari segi teknis juridis. Selain itu, pasalnya yang didakwakan pada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dakwaan pada terdakwa bukan tindak pidana, akan tetapi masalah perselisihan perdata.

“Penguraian jumlah kerugian negara yang diajukan JPU tidak jelas indikatornya, sehingga melahirkan adanya asumsi kerugian berdasarkan hitungan sendiri yang dilakukan oleh JPU, baik dalam dakwaan primer maupun subsider,” ucap Yusuf Gunco diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (10/8).

Menurutnya, eksepsi yang diajukan kepada majelis hakim akan diterima berdasarkan hukum yang ada. Pasalnya, aturan yang ada sudah jelas.

“Berdasarkan aturan, majelis hakim diberikan kewenangan diluar undang-undang untuk menentukan perkara berdasarkan keyakinannya. Tapi berdasarkan hukum, kita yakin akan diterima,” terangnya.

Ia menyebutkan, apabila JPU ingin memaksakan adanya tersangka, maka bukan Sabri. Melainkan pihak yang turut membayar sewa lahan tersebut ke pemilik lahan, yakni Rusdin dan Jayanti.

“Tidak ada korupsi dan tidak ada temuan BPKP. Kalaupun ada yang ingin disalahkan, yaitu orang yang membayar yaitu PT PP dan penerima bayaran,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Ia tidak menampik bahwa peran Sabri hanya sebatas mengikuti perintah dari atasan untuk menjadi fasilitator dalam rangka mempertemukan pihak PT PP dengan Rusdin dan Jayanti bersama Jen Tang. Tidak mungkin seorang Sabri yang berpendidikan tinggi melakukan tindakan sebodoh itu diluar perintah.

Terpisah, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, menanggapi santai eksepsi terdakwa. Menurutnya, permasalahan pidana dan perdata sangat berbeda, sehingga semuanya diserahkan pada keputusan hakim.

“Kita serahkan semua kepada hakim, apakah akan menerima atau menolak dan melanjutkan ketahapan pembuktian,” kata Salahuddin. (***)


div>