JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Sabri Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 03 Agustus 2017 11:16
Sabri Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Anggota DPRD Makassar Lisdayanti Sabri mendapingi suaminya Muhammad Sabri (Asisten I Pemkot Makassar) menjalani sidang perdana kasus penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar di Pengadilan Negeri Makassar, Jl Kartini, Rabu (2/8). foto: qudratullah/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sidang perdana kasus penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (2/8). Tiga terdakwa dalam kasus ini, yakni Asisten I Pemkot Makassar Muh Sabri, serta Rusdin dan Jayanti selaku pengelola tanah garapan, terancam hukuman 20 tahun penjara.

Dalam sidang tersebut, ketiga terdakwa didampingi sembilan pengacara. Muh Sabri didampingi Yusuf Gunco dan Muh Ikhsan dengan tim sebanyak tiga orang. Sementara, Rusdin dan Jayanti memilih penasehat hukum Zamzam dan tim empat orang.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), disebutkan bahwa terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti, secara bersama-sama melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara Rp500 juta.

Terdakwa Sabri yang memfasilitasi agar harga jangan terlalu tinggi, sebab daerah tersebut merupakan daerah proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Pembayaran secara tunai sebesar Rp500 juta antara saksi Rusdin dan Jayanti dengan PT PP, dan Asisten I selaku yang mengetahui. Dimana, dana tersebut dibagi dua, Rp250 juta untuk Rusdin menikmati secara pribadi, dan Rp250 juta untuk Jayanti secara pribadi,” kata JPU, Kamaria diberitakan Rakyat Sulsel, Kamis (3/8).

Selanjutnya, proses terjadinya penyewaan lahan negara ini juga difasilitasi Sabri, yang mempertemukan pihak penyewa PT Pelindo dan PT Pembangunan Perumahan (PP), dengan Rusdin dan Andi Jayanti Ramli selaku pengelola tanah garapan.

Dalam pertemuan pertama, turut dihadiri Jen Tang selaku pimpinan Rusdin dan Jayanti, yang bekerja di PT Jujur Jaya Sakti, serta Ulil Amri yang bertindak sebagai kuasa hukum keduanya.

[NEXT-RASUL]

“Terdakwa (Sabri) bertindak melawan hukum dengan cara bersama-sama memperkaya diri maupun korporasi pada kasus lahan Buloa,” tegas Kamaria.

Dalam dakwaannya, JPU Kamaria menyebut jika terdakwa Sabri melanggar pasal 2 ayat 1 subsidaer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman 20 tahun.

Terdakwa Sabri disebut melakukan tindakan dengan seolah-olah mengatasnamakan pemerintah kota, tanpa sepengetahuan Wali Kota Makassar dalam kapasitasnya sebagai Asisten I Pemkot Makassar Bidang Pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Penasehat Hukum Sabri, Yusuf Gunco, mengatakan, peranan Sabri pada perencanaan tidak ada. Keterlibatan Sabri hanya sebatas pemberitahuan saja, namun tidak ada atau tidak hadir dalam setiap pertemuan.

Penasehat hukum Sabri yang lainnya, Muh Andi Iksan, menilai, ada keganjalan dalam dakwaan yang dibacakan JPU. “Pada saat kesepakatan tersebut, Sabri tidak ada disitu, jadi jelas Sabri tidak terlibat,” ungkap Iksan.

Ia melanjutkan, pasca adanya penetapan harga yang dilakukan oleh PT PP, Rusdin dan Jayanti yang dihadiri oleh pemilik perusahaan PT Jujur Jaya Sakti, Jen Tang kemudian bertemu dengan Sabri selaku Asisten I Pemkot Makassar Bidang Pemerintahan.

“Waktu penyerahan uang, saya tidak tahu. Yang jelas, pada saat penetapan harga, Sabri tidak ada,” tegas Ikhsan.

Sidang perdana kasus penyewaan lahan tersebut, nampak hadir pimpinan Rusdin dan Jayanti, yakni Soedirjo Aliman alias Jen Tang Bin Liem Eng Tek. Namun, pada saat pembacaan dakwaan, Jen Tang bergegas meninggalkan ruang sidang. (***)


div>