JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Sanksi Berat Menanti Kada

Reporter:

SURYADI-FAHRULLAH

Editor:

MA

Selasa , 28 Agustus 2018 10:26
Sanksi Berat Menanti Kada

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Sanksi berat menanti kepala daerah (Kada) yang ngotot menjadi Juru Kampanye (Jurkam) bagi pasangan calon (Paslon) capres dan cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.
Pada Pilpres nanti, kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota sudah tak bisa lagi menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon. Pelarangan bagi kepala daerah menjadi tim pemenangan tersebut diatur dalam ketentuan PKPU No.23/2018 tentang Kampanye Pemilihan dan UU nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, pihaknya sangat mendukung PKPU tersebut yang melarang kepala daerah jadi jurkam pada kandidat tertentu.
Oleh sebab itu, lanjut Laode, sebagai lembaga pengawasan Pemilu, pihaknya menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan PKPU.
“Kalau soal aturan sudah jelas. Kepala daerah dilarang jadi ketua timses. Kami Bawaslu tentu siapkan sanksi tegas jika ada kepala daerah yang langgar, tentu kami proses sesuai UU,” tegas Laode, Senin (27/8/2018).
Laode menegaskan akan mengawasi para kepala daerah yang “turun gunug” menjadi jurkam. Menurutnya, pengawasan dilakukan guna memastikan bahwa kepala daerah atau wakil yang menjadi jurkam harus mengantongi izin cuti dari Kemendagri.
“Kalau tidak ada izin Kemendagri kita tegur. Selanjutnya lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dimintai tanggungjawab, karena pelanggaran etik,” sebut Laode.
Ditambahkan, pihaknya juga akan membuat surat edaran kepada PNS agar tak terlibat politik praktis. “Kita akan sampaikan dalam bentuk surat edaran agar hal itu (politik praktis) tak terjadi lagi di kampanye Pilpres,” pungkasnya.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, larangan tersebut ada karena KPU menganggap kepala daerah bisa melakukan mobilisasi dengan melibatkan seluruh infrastuktur pemerintahan untuk memilih calon tertentu. “Mungkin ada ada kekhawatiran dari KPU,” ujarnya.
Meski demikian, Tomy mengaku setujuh dengan adanya larangan itu karena akan mengurangi beban pengurus partai yang menjadi kepala daerah. Apa lagi menjadi jurkam bisa mengganggu kinerja di pemerintahan.
“Pada prinsipnya kami setujuh kepala daerah tidak lagi ada dalam struktur tim pemenangan, apalagi sebagai ketua tim pemenangan. Jangan sampai ada konfilik, karena kepala daerah bisa mendorong perangkat ASN memilih calon tertentu dan itu saya anggap berbahaya,” jelasnya.
Ia mengaku, dengan adanya larangan tersebut, maka dirinya bisa lebih fokus untuk mengurus pemerintahan. Apalagi masa jabatannya tidak lama lagi akan berakhir.
“Kalau kepala daerah jadi jurkam, banyak waktunya habis memikirkan tim pemenangan. Padahal tugas sebagai kepala daerah bagaimana menyelesaikan program yang tertuang dalam visi misi,” jelasnya.
Bupati Pinrang terpilih, Andi Irwan Hamid mengaku masih menunggu perintah Partai Demokrat untuk menjadi juru kampanye pasangan Prabowo Subiato-Sandiaga Uno. “Saya masih menunggu perintah partai,” singktanya.
Sementara Bupati Luwu terpilih, Basmin Mattayang menegaskan tak akan menajdi jurkam mengingat dirinya bukan pengurus partai politik. “Saya bukan pengurus partai, sementara yang menjadi tim sukses itu hanya pengurus partai,” kata Basmin Mattayang.
Ia menegaskan, jika dirinya tidak memiliki komitmen dengan parpol pengusungnya pada Pilkada lalu untuk menjadi jurkam pada Pilpres mendatang.
“Saya tidak memiliki komitmen dengan partai pengusung jika kelak menjadi bupati akan menjadi tim sukses. Itu tidak ada,” tuturnya.
Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, meski aturan PKPU melarang kepala daerah menjadi ketua tim. Akan tetapi masih ada celah untuk masuk menjadi anggota tim capres dan cawapres di daerah.
Menurutnya, hal ini akan membuka jalan kekuasaan kepada para kepala daerah “turun gunung” untuk memanfaatkan jabatan memobilisasi massa yang banyak saat kampnye.
“Peluang kepala daerah jurkam bisa terbuka, karena jadi anggota tim. Posisi kepala daerah bisa sebagai ujung tombak karena elite parpol pengusung bisa saja tak punya basis rill,” ujarnya.
Luhur menyebutkan, sejauh ini ada beberapa kepala daerah cukup powerfull menjadi jurkam, tetapi, ada juga yang tidak optimal bekerja demi menjaga hubungan baik dengan seluruh parpol di daerahnya. “Artinya, tidak semua juga kepala daerah efektif kalau jadi Jurkam,” katanya.
Menurut dia, tipikal kepala daerah yang powerfull inilah yang efektif menjadi juru kampanye di Pilpres. Kekuatan dukungan kepala daerah menjadi penting, karena bisa memanfaatkan infrastruktur birokrasi dan ormas untuk kerja-kerja elektoral. “Meskipun tentu harus menyesuaikan format koalisi Pilpres di daerah masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, jejaring tim pemenangan kepala daerah menjadi kekuatan yang strategis di Pilpres. Meski demikian, Luhur menuturkan, sebagai kepala daerah harus netral menjaga keutuhan di daerah tanpa harus terlibat aktif di lapangan saat kampanye.
“Ini yang harus dijaga, ada banyak problem hukum dan etika yang bisa terjadi jika kepala daerah berpihak pada salah satu pasangan capres,” pungkasnya.
Terpisah, Direktur Nurani Strategic Nurmal Idrus menyebutkan, dengan larangan KPU, maka agak sulit untuk mengandalkan kepala daerah jadi jurkam.
Menurutnya, kepala daerah dibatasi oleh aturan yang membuat ruang geraknya menjadi sangat terbatas. “Selain itu, Pilpres adalah pemilihan figur yang tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh figuritas capres itu sendiri bukan oleh figur tim sukses,” singkatnya.
Juru Bicara (Jubir) DPD Gerindra Sulsel, Syawaluddin Arief mengatakan, sedikitnya ada empat kepala daerah di Sulsel akan menjadi juru kampanye untuk Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. “Mereka adalah kader Gerindra yang bertugas untuk menjadi Jurkam di tingkat kabupaten,” katanya.
Keempat kepala daerah itu adalah Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Bupati Sidrap terpilih, Dollah Mando, Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali, dan Bupati Sinjai terpilih, Andi Seto Gadhista Asapa.
Menurut dia, hal itu sudah ditetapkan dan menjadi kewajiban bagi kader partainya untuk menjadi Jurkam bagi kandidat Pilpres 2019.
“Kepala daerah itu jadi Jurkam. Karena kita sudah tetapkan, bahwa juru kampanye itu ada tiga. nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota,” tuturnya.
Khusus tim Jokowi-Ma’ruf di Sulsel, sekitar belasan kepala daerah akan menjadi jurkam. Bahkan, Gubernur terpilih Sulsel, Nurdin Abdullah dan Wali Kota Makasswr, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto disebut-sebut akan menjadi jurkam pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Ketua DPW PSI Sulsel, Muhammad Fadli Noor mengatakan, Wali Kota Makassar “Danny” Pomanto pantas masuk sebagai tim pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Sulsel. “Sosok Pak Danny yang non-partai juga adalah pilihan tepat menjadi tim Jokowi-Ma’ruf,” jelasnya.
Menurut dia, Danny Pomanto adalah pemimpin pekerja, cerdas, serta memiliki jaringan yang dinilai mampuh memenangkan pasangan Jokowi-Maruf di Kota Makassar. “Pak Danny adalah sosok pekerja cerdas yang memiliki banyak jaringan sehingga keterlibatan beliau dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf tentu akan berdampak baik,” katanya.


Tag
div>