SELASA , 16 OKTOBER 2018

Sanksi Ringan, Parpol Rawan Curi Start Kampanye

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Alief - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 01 Maret 2018 13:00
Sanksi Ringan, Parpol Rawan Curi Start Kampanye

Dok. RakyatSulsel

Bawaslu : Parpol Bisa Pasang Bendera dan Nomor Urut

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tidak tegasnya sanksi yang akan berikan terhadap partai politik (Parpol) yang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, dinilai menjadi celah bagi parpol untuk mencuri start kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Berdasarkan ketetapan KPU, kampanye dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
Dalam masa kampanye ini, KPU membuat sejumlah aturan, dan partai politik yang melakukan kampanye di luar jadwal pun dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini berupa denda hingga pidana.

Peraturan dan larangan ini sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Sedangkan jadwal kampanye dan masa tenang diatur pada Peraturan KPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Komisioner KPU Sulsel bidang hukum. Khairul Mannan menegaskan sanksi bagi partai yang melanggar sangat jelas yakni berupa administrasi. “Jika partai melakukan kampanye atau iklan di luar aturan PKPU, itu jelas pelanggaran administrasi akan diberikan sanksi,” tegas Khairul Rabu (28/2/2018).

Kendati demikian, untuk pemberian sanksi, kat Khairul, pihak KPU akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bentuk rekomendasi. Sehingga Bawaslu yang akan memberikan sanksi sebagai lembaga pengawasan. “Tentu bagi partai yang melanggar, KPU akan merekomendasikan ke Bawaslu untuk diberikan sanksi,” katanya.

Dia menambahkan, semua aturan harus dijalankan bersama. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu 2019 untuk melakukan sosialisasi internal di partai politik masing-masing.

“Metodenya adalah melalui pemasangan bendera dan nomor urut partai, serta pertemuan terbatas yang bersifat internal yang harus dilaporkan ke KPU dan Panwaslu setempat,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi yang dikonfirmasi menuturkan, perihal peraturan pelarangan kampanye sebelum masuk pada jadwal yang ditentukan aturannya sudah jelas. Tetapi, bukan berarti partai politik tidak diperkenankan melakukan agenda kepartaian, yang pasti dengan persetujuan penyelenggara pemilu.

“Kami itukan sudah ada pertemuan-pertemuan ditingkat pusat untuk segera mengatur regulasinya itu. Kayaknya sudah ada kesepakatannya, misalnya partai-partai itu bisa melakukan sosialisasi tapi terbatas. Dia hanya bisa pasang bendera, melakukan pertemuan internalnya, bisa pake bendera disekitar lokasi pertemuannya,” kata Laode.

Hal itu dilarang lantaran beberapa alasan, dimana ada beberapa petinggi parpol ditingkat pusat yang memiliki media skala nasional sendiri yang bisa saja memanfaatkan itu. Sehingga, dikhawatirkan akan merugikan bagi parpol lain yang tidak memiliki fasilitas media penyiaran sendiri.

“Tapi untuk iklan sama sekali tidak boleh apalagi Televisi, karena itu kan sudah ada kejadian. Partai-partai yang punya televisi itu langsung memasang iklan. Itukan merugikan partai lain yang tidak punya media televisi,” tuturnya.

Laode menjelaskan, aturan tersebut dibuat untuk menghadirkan kesetaraan dan perlakuan yang sama ke seluruh parpol yang ada. Jangan sampai ada parpol nantinya yang bisa saja merasa dirugikan.

“Dalam rangka membangun kesetaraan, perlakuan yang sama, jadi itu dilarang. Jadi nanti harus mengikuti masa kampanye legislatif.Nanti itu kalau sudah keluar PKPU nya yang mengatur tentang itu, itulah yang menjadi dasar kami melakukan pengawasan,” lanjut Laode.

Sementara, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Riswansyah Muchsin, mengatakan aturan iklan kampanye untuk partai politik saat ini hanya mengatur tentang petunjuk pelaksanaan terkait perlindungan kepentingan publik, siaran jurnalistik, dan pemilihan umum.

Dengan adanya aturan ini diharapkan bisa lebih keras menyemprit sejumlah media seperti stasiun televisi yang masih menayangkan iklan politik, meski sudah ditegur KPI. Namun, aturan tersebut belum secara rinci menjelaskan tentang aturan penggunaan frekuensi publik untuk siaran iklan pemilu.

Menurutnya, intinya adalah kesepakatan yang ada hanya persoalan bagaimana mencari legal standing-nya, sebab Indonesia merupakan negara hukum. “Intinya dasar hukumnya dulu yang mesti clear, karena ini negara hukum tidak bisa main cowboy,” ujarnya

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Nasir mengaku, aturan KPU soal kampanye parpol peserta pemilu merupakan hak yang sulit dihadapi partai politik. Menurutnya, meski sulit akan tetapi Golkar sebagai partai besar akan menghadapi dengan cara apapun guna memenangkan pemilu 2019.

“Memang aturan tersebut sulit bagi kami partai politik. Akan tetapi Golkar akan jalankan sesuai PKPU,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mensosialisasikan di internal partai pihak Golkar dalam waktu dekat akan melakukan rapat konsolidasi dengan DPP Golkar guna membahas strategi serta model sosialisasi yang telah diatur oleh KPU.

“Dalam waktu dekat, ada konsolidasi bersmaa DPP Golkar membahas persoalan ini. Tujuanya memberikan teknis dan cara agar dipahami semua kader,” ujar politisi senior Golkar itu.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Zulkarnain Paturuni mengatakan adanya aturan tersebut partai berlambang mersy pastinya menaati. “Pastinya kita patuhi kalau mememang ada aturan,” katanya.

Dirinya melanjutkan jika saat ini, Partai Demokrat memang belum melakukan sosialsasi kedapa masykarakat, Namun menurutnya, sosialisasi itu akan jalan sendirinya, mengingat kader partai berlambang mercy tersebut sudah dikenal oleh seluruh masyarakat.

“Biar tanpa isntruksi, pastinya akan berjalan sendirinya dan itu akan dikerjakan oleh pengurus dan kader partai. Itu sudah kewajiban mereka,” kata Zulkarnain. (*)


div>