MINGGU , 27 MEI 2018

Sarjana Katolik Tolak Hukuman Mati

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Minggu , 18 Januari 2015 22:48

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menolak pemberlakuan hukuman mati dalam kasus apapun, termasuk narkoba dan teroris.

Penolakan disampaikan Tim Advokat Tolak Hukuman Mati (TATHM) yang antara lain terdiri dari Paskal Da Cunha, Hermawi Taslim, Sandra Nangoi, DR Liona Nanang Supriatna dan Beny Sabdo.

Ada dua dasar yang digunakan dalam penolakan pemberlakukan hukuman mati yakni dari sudut hak asasi manusia (HAM), bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) serta setiap orang berhak atas hidupnya.

Kedua, UUD 1945 pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dijelaskan Paskal Da Cunha bahwa melihat dampak dari tindak pidananya, hukuman mati bisa saja diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba, teroris, korupsi dan lainnya. Namun sesuai dengan nilai HAM dan UUD 1945, hukuman mati sebaiknya ditiadakan sekalipun dampak dari tindak pidananya sama jahatnya dengan hukuman mati itu sendiri.

“Kami mengecam keras hukuman mati yang dilaksanakan. Tak satupun orang di dunia ini memiliki hak untuk mengambil hidup orang lain. Hukuman mati itu seharusnya tidak perlu dijatuhkan kepada seseorang jika penegak hukum mampu membangun kepercayaan publik atas semua peraturan yang ada,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (18/1).

Pascal menambahkan, harus ada alternatif hukuman lain untuk menggantikan hukuman mati. Karenanya, selama pengadilan di Indonesia belum dapat berdiri secara netral dan mendapat kepercayaan dari masyarakat atas keputusan yang diberikan maka hukuman mati harus ditolak.

Menurutnya, proses penanganan kasus narkoba membutuhkan kehati-hatian. Bukan menggunakan standar biasa sebagaimana dalam penanganan tindak pidana biasa.

“Masyarakat tahu bahwa narkoba bukanlah tindak pidana biasa karena dalam UU Narkoba dikenal hukuman mati. Seharusnya proses hukum acaranya mulai dari penyidikan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri bahkan sampai di tahapan Mahkamah Agung harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Pertimbangannya, dalam praktik proses hukum acara untuk para narkobais sering terjadi praktik KKN dan kolusi antara pelaku dan petugas,” beber Paskal.

Dalam pandangan lain, selama aparat hukum bekerja berdasarkan pada target atau proyek maka hukuman mati tidak bisa diterima. Oleh karena itu diperlukan alternatif hukuman yang diberikan. Alternatif hukuman maksimum yang harus dijalankan terpidan narkoba bisa apa saja termasuk kerja paksa.

“Hukuman di Indonesia harus bebas dari hukuman mati tetapi tidak boleh mengenyampingkan akibat atau kerugian material ataupun moral yang timbul. Hanya saja, semua dengan catatan bahwa penegak hukum kita memang bersih dari praktik kerja KKN,” tegas Paskal. [rmol]


Tag
  • hukuman mati
  •  
    div>