MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Satu Prolegda Habiskan Dana Rp 600 Juta

Reporter:

Arini

Editor:

Lukman

Senin , 06 Agustus 2018 13:40
Satu Prolegda Habiskan Dana Rp 600 Juta

Kantor DPRD Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berhasil tidaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, salah satunya dinilai dari keberhasilannya dalam menyelesaikan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Untuk tahun 2018 ini, ada 33 Prolegda yang harus diselesaikan. Namun, hingga saat ini belum rampung. Padahal, untuk 1 Prolegda telah disediakan anggaran Rp600 juta. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar.

Ia membeberkan, anggaran tersebut sudah termasuk Kunjungan Kerja (Kunker), pembahasan naskah akademik dan rapat yang dilakukan untuk kepentingan pembahasan Ranperda.

“Ia ada anggarannya, rata-rata 1 prolegda Rp600 juta. Sudah termasuk kunker yang di pansus, honor, naskah akademik,” bebernya saat dikonfirmasi Rakyat Sulsel, Minggu (5/8).

Anggaran tersebut, lanjutnya disediakan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah Prolegda yang akan dibahas dan dipergunakan pada saat Ranperda telah disahkan menjadi Perda. Sehingga, pihaknya cukup mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan saja.

“Kalau tidak jadi Perda, tidak dianggarkan. Disiapkan saja anggarannya, itu biasa jadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Itu kalau belum selesai pembahasannya, dilanjutkan,” tuturnya.

Namun, untuk persiapan anggaran bersifat lanjutan dan terus disiapkan. Kata dia, misalnya dalam 1 tahun pembahasan Ranperda belum selesai anggaran yang telah disahkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok, lanjutkan untuk dianggarakan kembali pada APBD Perubahan.

Saat ini, kata dia, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) membahas 5 Ranperda yang sisa disahkan menjadi Perda. Lamanya pengesahan Ranperda menjadi Perda dikarenakan waktu yang dibutuhkan cukup lama. Terutama pada saat pembahasan naskah akademik.

Sementara itu, Direktur Komite Peninjau Legislatif (Kopel) Sulsel, Mussadaq menjelaskan bahwa dari pengamatan Kopel. Hingga saat ini, DPRD Kota Makassar masih menunjukkan kinerja yang rendah.

“Dari prolegda tiap tahun tidak pernah progresnya mencapai 50 persen. Saya kira yang problem karena anggota dewan terlalu ambisius mendorong prolegda yang terlalu banyak. Sementara tidak mempertimbangkan durasi waktu penyelesaian satu perda,” ungkapnya.

Padahal, jika mengacu sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka tahapan pembentukan perundang-undangan membutuhkan waktu yang cukup panjang mulai dari penyusunan naskah akademik sampai pada penetapan.

Sehingga, pihaknya melihat bahwa banyaknya Prolegda yang diserahkan pada Bapemperda, hanya merupakan bagian dari pemanfaatan APBD Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dewan.

“Yang kira satu perda membutuhkan waktu 3 bulan. Pointnya, terlalu banyaknya usulan dalam prolegda ada kecenderungan dimanfaatkan sebagai bonus perjalanan dinas bagi anggota dewan. Karena sudah menjadi tradisi setiap pembahasan perda dipastikan ada perjalanan dinasnya,” tukasnya.

“Anggaran ini tidak realistis, cukup boros dengan anggaran Rp500-600 juta,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan, Dewan terkesan menyusun Prolegda tanpa melakukan kajian ilmiah dan melihat kebutuhan masyarakat Kota Makassar.

“Dewan tidak memiliki skala prioritas perda yang akan dibuat, kesannya dewan menyusun Prolegda tanpa melakukan kajian ilmiah dan melihat kondisi sosial masyarakat. Apakah kemudian Ranperda yang diusul merupakan kebutuhan masyarakat atau kepentingan dewan. Itu pertanyaan mendasarnya,” pungkasnya.

Dari data yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Makassar, ditahun 2015 DPRD Kota Makassar menyelesaikan 8 Perda, tahun 2016 menyelesaikan 10 Perda dan tahun 2017 menyelesaikan 9 Perda. (*)


div>