RABU , 26 SEPTEMBER 2018

SAVE KPK

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 12 April 2017 10:41
SAVE KPK

int

Dalam sejarah pembetukannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu besarnya harapan masyarakat terhadap lembaga Anti Rasuah ini untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Persoalan Korupsi di negara kita dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, fenomena 10 tahun terakhir ini pelaku-pelaku korupsi yang ditahan oleh KPK beragam baik dari profesi maupun usia, bahkan fakta yang paling menyedihkan adalah pelaku korupsi ada yang berasal dari satu rumpun keluarga bahkan berasal dari Rumah Tangga yang sama, misalnya ayah, anak, suami dan istri, kakak dan adik.

Fakta inilah yang menjadikan tindak Pidana Korupsi makin tidak terkendalikan dan akan membawa bencana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya tindak pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga berdampak terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi warga Negara begitu juga tidak terpenuhinya hakā€“hak atas layanan publik, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat di golongkan sebagai kejahatan yang biasa akan tetapi sudah mejadi kejahatan yang luar biasa karena dapat merusak semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena sudah menjadi kejahatan yang luar biasa maka untuk melakukan upaya pemberantasan diperlukan pula cara-cara luar biasa.

Upaya KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan dan pencegahan belum bisa memberikan hasil yang optimal sesuai harapan masyarakat, tentu hal ini tidak semata-mata karena ketidakmampuan KPK, akan tetapi upaya ini juga harus mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

Upaya Penindakan menjadi lebih efektif jika semua elemen kelembagaan yang berhubungan dengan upaya penindakan dapat bekerja bersama dan bersinergi satu dengan yang lainnya sesuai mandat yang diberikan oleh negara.

Kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan adalah salah satu bukti yang kuat untuk kita pahami bahwa KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi masih mendapat tantangan dari sekelompok orang atau lembaga yang akan terganggu dengan kerja-kerja KPK.

Teror yang dilakukan oleh orang-orang yang terganggu dengan kerja-kerja KPK menambah deretan panjang kondisi buruk upaya pemberantsan Korupsi di Indonesia, teror adalah salah satu cara untuk menghalangi kerja-kerja KPK, kejadian teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan menjadikan perjuangan para pekerja anti korupsi semakin panjang. Serangan yang terjadi pada Penyidik KPK merupakan serangan secara keseluruhan terhadap Gerakan Anti Korupsi.

Kejadian Teror tidak akan menghentikan langkah para Pejuang Gerakan Anti Korupsi untuk selalu bersuara dan membangun kekuatan untuk sebuah Perubahan. (*)


Tag
  • vox ema
  •  
    div>