RABU , 22 AGUSTUS 2018

Sebut Peluang Korupsi di Pemkot Makassar Kecil

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 13 April 2016 10:44
Sebut Peluang Korupsi di Pemkot Makassar Kecil

HUMAS SIDAK MENPAN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi didampingi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat inspeksi mendadak (Sidak) di lingkup Pemkot Makassar, Jl Ahmad Yadi, Selasa (12/4).

RakyatSulsel.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Balaikota Makassar, Selasa (12/4).

Kedatangan menteri langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal didampingi Asisten 1 Muhammad Sabri. Sementara, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menghadiri agenda di luar kantor.

Dalam sidak tersebut, Menteri Yuddy, menanyakan terkait kondisi kepegawaian yang ada di lingkup Pemkot Makassar, termasuk kedisiplinan kepala dinas. “Untuk Makassar, baguslah dikarenakan masih ada wakil walikotanya, kepala dinas tentu tidak ngacir-ngacir,” ujarnya.

Selain itu, Yuddy pun mengungkapkan bahwa untuk tahun ini, Makassar masih moratorium, sehingga belum ada kepastian terkait adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil.

“Demikian pula untuk tenaga kontrak yang berumur di bawah 35 tahun diharuskan aktif mengikuti uji kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dinas tempatnya bertugas, dikarenakan kesempatan menjadi PNS jika mereka aktif mengikuti seleksi dan memahami perkembangan teknologi,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Pada kesempatan tersebut, Yuddy meluangkan waktu melakukan sidak di kantor dinas gabungan di Jln Urip Sumoharjo, di Kantor Dinas Gabungan. Mengenakan kemeja putih, Yuddy bersama Danny dan rombongan memasuki gedung Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Di sana, Yuddy menyaksikan petugas tengah melayani warga di loket pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain Sidak di Kantor Dispenda, Yuddy juga Sidak di Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Selama Sidak, Wali Kota Danny menjelaskan sejumlah program Pemerintah kota (Pemkot) Makassar.

Menurut Menteri Yuddy, secara umum selama dua tahun kepemimpinan Danny, birokrasi (sistem pemerintahan) di Makassar berjalan baik, dan peluang terjadinya korupsi kecil.

“Dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik secara umum di Makassar memadai dan baik,” kata Yuddy.

Ia juga menilai peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang sangat kecil. “Pengawasannya bagus, sistemnya juga baik,” tegas Yuddy.

[NEXT-RASUL]

Saat berada di Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Menteri Yuddy menyampaikan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapatkan fasilitas gaji 13 dan 14.

Sementara Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjelaskan, mekanisme pengurusan izin seperti IMB. “Seluruh perizinan dikeluarkan oleh satu pintu seperti IMB pemohon mengisi formulir yang melampirkan sejumlah persyaratan administrasi untuk menerbitkan IMB,” terang Danny.

Menanggapi perihal lawatan KemenPAN-RB di Makassar, Pakar pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Irwan Lukman menyebutkan, kunjungan Yuddy merupakan hal yang patut dipertanyakan. Jangan sampai kata dia terselip kepentingan dan unsur politik. “Maklum saat ini isu resuffle jilid II jadi para menteri mulai turun gunung,” ujarnya.

Dikatakan, isu resuffle yang berkembang saat ini, terdapat dua nama menteri kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla yakni MenPANRB Yuddy dan Menteri Agama Lukman Hakim. “Kedua menteri ini sama-sama lakukan lawatan mendadak di Sulsel, perlu diduga pasti terselip kepentingan didalamnya,” katanya.

Dia juga menambahkan, kunjungan kedua menteri tersebut, tidak lain hanya pencintraan guna mempertahankan jabatan saat isu resuffle yang berkembang.

“Menurut saya kunjungan menteri ini bentuk pencitraan,” tutupnya. (D/uki)


div>