RABU , 14 NOVEMBER 2018

Sekda Makassar Tegaskan Penggunaan Dana Hibah Harus Tansparan

Reporter:

Editor:

dedi

Sabtu , 25 Maret 2017 22:10
Sekda Makassar Tegaskan Penggunaan Dana Hibah Harus Tansparan

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Makassar menggelar sosialisasi peraturan Walikota terkait dana bantuan sosial dan hibah, di Hotel Sahid, Makassar, Sabtu (25/3).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Ibrahim Saleh, menyampaikan, bahwa dengan terbitnya Permendagri No 32 Tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, yang telah diubah menjadi Permendagri No 39 Tahun 2012, telah memberikan regulasi yang jelas mengenai pemberian tata cara pedoman pemberian hibah atau bantuan sosial.

“Pemerintah Kota Makassar sendiri masih banyak ditemukan sejumlah kendala dan hambatan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik teknis maupun non teknis,” ungkap Ibrahim Saleh.

Lanjutnya, untuk menciptakan kondisi yang ideal antara penerima bantuan hibah maupun bantuan sosial perlu memahami aspek dalam penerapannya. Sehingga kata Ibe Sapaan akrabnya Ibrahim Saleh, sosialisasi ini menjadi sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi terkait Permendagri tersebut.

Menurutnya, meski sudah banyak aturan hibah yang telah dibuat pemerintah pusat, namun masih banyak pula celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjadi perhatian bagi penegak hukum.

“Peran serta masyarakat menjadi prioritas dalam upaya mengantisipasi besarnya tuntutan masyarakat yang kritis dan kompleks khususnya dalam pengelolaan dana dana publik,” ucapnya.

 


div>