JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Sekprov Anggap Polemik Water Levy Masalah Teknis

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 12 Januari 2016 17:07

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Terkait bagi hasil pajak Water Levy antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), masih menjadi polemik hingga saat ini.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latif pun angkat bicara soal itu. Menurutnya, hal tersebut sudah biasa terjadi. Kata dia, masalah teknis yang menjadi kewenangan Dispenda dan Badan Pengelola Keuangan. Dispenda yang menghitung, Keuangan yang bayarkan.

“Tidak ada masalah lain, setiap tahun memang ada yang dibayarkan di awal. Saya kira teknis sajalah,” tuturnya, Senin (11/1).

Ia menegaskan, tidak ada pembayaran yang terkendala hingga saat ini. Sebab, pembayarannya dilakukan secara kolektif, tidak satu-satu, tetapi seluruh kabupaten.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Lutim Irman Yasin Limpo mengaku, hingga saat ini masih menunggu dana transfer pajak Water Levy senilai Rp 70 miliar dari pihak Pemprov Sulsel.

“Kita sisa menunggu, itu kan pajak provinsi. Pajak provinsi berarti kewenangan provinsi. Kita bukan menuntut, kami hanya menunggu transfernya,” tuturnya.

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2015, lanjutnya, percepatan pembangunan harus dilakukan sampai Maret 2015 atau triwulan I. Namun, menurutnya, itu akan terhambat apabila transfer pajak Water Levy belum dilaksanakan.


div>