RABU , 14 NOVEMBER 2018

Sekprov Dinilai Langgar Aturan Tatanegara

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Selasa , 20 Februari 2018 12:30
Sekprov Dinilai Langgar Aturan Tatanegara

Kandidat Capub Pinrang Abdul Latif

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Surat pengunduran diri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latif ternyata baru masuk kemarin, Senin (19/2) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya hari ini, Selasa (20/2) surat itu kemudian diserahkan ke presiden untuk ditetapkan persetujuannya.

“Ini saya proses untuk selanjutnya diajukan ke presiden, karena Abdul Latif memiliki jabatan pimpinan madia, eselon 1B dengan pangkat 4E jadi yang harus tentukan itu adalah presiden,” ujar Kepala BKD, Ashari Faksirie Rajamilo.

Lambatnya pengajuan pengunduran diri Latif dianggap sebagai pelanggaran undang-undang tatanegara. Pasalnya dirinya masih melakukan aktifitas sebagai sekda sejak dijadwalkan ikut kampanye sebagai calon Bupati Pinrang.

“Soal selama masih belum ada keputusan presiden pak Latif masih aktif itu saya masih menunggu petunjuk dari Gubenrur,” ujar KR Raja, sapaan Kepala BKD.

Lanjut Kr Raja, pemerintahan tidak akan stagnan lantaran ada aturan untuk menetapkan kekosongan itu, yakni pengisian Pelaksana Harian (PLH) Sekprov yang diatur dalam pergub tentang pengelompokan koordinasi perangkat daerah kepada asisten pimpinan provinsi Sulsel.

“Ada pergub nomor 3 tahun 2017 menyebutkan kalau tidak ada penunjukan sekda maka akan merujuk pada asisten selaku pelaksana harian,” paparnya.

PLH yang menjalankan tugas sesuai koordinasi lanjut Kr Raja, telah ditentukan sesuai dengan urusan tatanegara.

“Jadi untuk urusan pemerintahan, kita berkoodinasi dengan asisten atau, untuk urusan pembangunan kita berkoordinasi dengan asisten dua, untuk urusan administrasi kita berurusan dengan asisten tiga,” paparnya.

Sementara pakar pemerintahan Unhas, Prof Asrat Arif Saleh menilai hal ini telah melanggar aturan tatanegara. “Menurut aturan tidak boleh. Sudah harus ada yang ditunjuk semenjak Abdul Latief mengundurkan diri, tidak boleh ada kekosongan,” ujar Prof Asrat.

Bahkan dirinya menduga jika keterlambatan penetapan sekprov ini disusupi intrik politik. “Sudah Diduga itu kemana arahnya. Ada politik pastilah,” ungkapnya. (*)

 


div>