MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Sekprov Evaluasi Hasil Rekomendasi BPK 

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 16 Mei 2018 17:09
Sekprov Evaluasi Hasil Rekomendasi BPK 

Pj Sekprov Sulsel Tautoto Tana Ranggina. (ist)

*Aset Pemprov Masih Bersoal
MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Tautoto Tana Ranggina Sarungallo melakukan rapat evaluasi tertutup dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI usai menetapkan Pemprov Sulsel mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Rabu (16/5).
Dari hasil rekomendasi BPK itu menyebutkan terdapat beberapa kendala Pemprov dalam meraih Opini WTP tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan aset daerah.
“Memang ada catatan BPK sedikit, yaitu aset. Memang ini menjadi catatan karena masih ada aset kita yang berproses. Ada yang berproses di BPN dan sertifikatnya itu belum ada dan memang sertifikatnya ada beberapa yang belum selesai tapi itu progresnya kita lihat nanti,” ujar Tautoto,
Meski begitu, Tautoto menyebutkan bahwa sebenarnya untuk pengelolaan aset pihaknya telah menyiapkan anggarannya, namun belum diketahui berapa total anggaran yang disiapkan khusus menangani pengsertivikatan aset.
Bahkan ia menyebut, aset yang paling banyak Bersoal di Pemprov adalah aset berupa lahan pertanian dan perkebunan di sejumlah daerah.
“Ini sudah ada di BPN (Badan Pertanahan Negara) anggarannya juga sudah siap,” ulasnya.
Untuk itu, sangat tepat baginya melakukan tindak lanjut terkait temuan BPK ini. Melalui rapat evakuasi tersbut Tautoto berharap agar kekurangan yang dimilikinya dapat disempurnakan sesegera mungkin.
“Kita mau menyempurnakan temuan ini, karena kan selesai satu kegiatan harus ada evaluasi. Sekarang kita mau evaluasi yang mana saja yang perlu kita sempurnakan,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa memang terdapat kendala pada setiap OPD terhadap pelaporan keuangan.
“Setiap unit kerja paling ada catatan kecil, misalnya ada SPPD yang belum atau tidak sempurna laporan keuangannya, itu sudah masuk dalam catatan BPK,” jelasnya. (*)

div>