RABU , 15 AGUSTUS 2018

Sekretariat DPRD Sembunyikan Data Plesiran Dewan

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 07 April 2016 17:10

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyembunyikan data-data plesiran seluruh legislator.

Plesiran tersebut dimaksudkan seperti, kunjungan kerja (Kunker), study banding, kunjungi komisi dan lain sebagainya.

Sekretaris Dewan (Sekwa) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar menuturkanm dokumen seperti itu sudah tidak bisa dipublikasikan karena sudah dikirim oleh tiga instansi pemeriksa.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum ini menjelaskan, tiga instansi pemeriksa itu seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Sulsel, dan Inspektorat Kota Makassar.

“Dokument plesirannya Dewan saat ini telah dikirim ke tiga instansi itu karena mau diperiksa,” ujarnya saat di kantor DPRD Makassar, Kamis (7/4).

Adwi menambahkan, data atau dokument tersebut bisa di keluarkan dan di publikasikan sebelum dikirim di tiga instansi itu. “Andaikan sebelum di kirim pasti kita memberikannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubag Protokol, Puspa Herawati mengaku data tersebut bisa diberikan jika ada persetujuan dari Sekwan. Selain itu, Dirinya mengaku tidak berwenang dengan media.

“Tidak bisa diberikan kalau tidak ada konfirmasi dari sekwan, apapun mau di konfirmasi harus lewat Humas DPRD Makassar, itu satu pintu. Kalau Pak Sekwan telepon saya untuk berikan data itu saya akan berikan,” katanya.

Terpisah, Ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq menyatakan, Sekwan telah melanggar prinsip-prinsip good govermance (Pemerintahan yang bagus) dan UU keterbukaan informasi dan tidak punya komitmen mendukung program transparansi yang di canangkan wali kota.

“Mestinya sebagai lembaga publik harus terbuka memberikan akses ke publik, itu pernyataan sesat sekwan, dan hanya alasan yang tidak mendasar. Publik berhak tahu oleh dewan sebagai memberikan amanah ke anggota dewan,” tutupnya.


div>