RABU , 14 NOVEMBER 2018

Seksinya Kades di Mata Caleg

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 10 November 2018 13:38
Seksinya Kades di Mata Caleg

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Keberadaan kepala desa (Kades) yang dekat dengan masyarakat tentu saja menjadi incaran para calon legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pileg 2019 medatang.

Tak sedikit kepala desa yang diam-diam main mata dengan sejumlah caleg. Padahal kades sendiri dilarang terlibat dalam politik praktis yang mengakibatkan potensi menguntungkan salah satu calon atau paslon Pemilu 2019 nanti.

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir menegaskan, keberadaan kepala desa sebagai perangkat atau perpanjangan tangan dari aparatur daerah dilarang terlibat dalam tim untuk mengkampanyekan caleg atau paslon tertentu.

“Jelas aturan melarang. Karena kepala desa bagian dari perangkat daerah,” ujarnya, Jumat (9/11).

Ia mengimbau kepada para kepala desa atau lurah untuk tidak terlibat dalam kegiatan Pemilu 2019. “Terlebih Kades tak boleh memfasilitasi atau menjadi tim sukses dari Caleg atau salah satu pasangan calon,” tegasnya.

Menurutnya, kepala desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Mereka ditugaskan oleh undang-undang untuk memberdayakan masyarakat secara adil.
“Maka dalam gelaran Pilkada atau Pemilu, Kades harus netral. Dia ditugaskan oleh undang-undang untuk menjaga desa,” katanya.

Terkait sanksi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. “Kami serahkan ke Bawaslu terkait pemberian sanksi yang sesuai aturan,” tegasnya.

Komisioner KPU Sulsel lainnya, Saiful Jihad mengaku telah menerima laporan dari beberapa daerah, jika ada kepala desa yang ikut berpolitik praktis. Salah satunya di Kabupaten Takalar. “Di Takalar ada, dan saat ini baru dalam investigasi,” tuturnya.

Jika memang dalam investigasi aparat desa tersebut terbukti, maka sanksi berat menanti. “Kan di undang-undang jelas. Dan ini bisa menjadi pidana,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful mengaku belum mendapat laporan dari masyarakat jika ada kepala desa yang berpolitik praktis. “Belum ada,” katanya.

Untuk saat ini, kata dia, pihaknya lebih banyak melakukan pencegahan agar kepala desa tidak ikut politik praktis. “Kita lebih fokus kepada pencegahan, dan kita sering menyurati (kepala desa) dengan imbauan agar tidak ikut politik praktis,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi menegaskan, kades yang ikut serta dan terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi.

“Sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis, serta sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” tegas Laode.

Namun sebelum memberikan sanksi, pihaknya terlebih dahulu akan memanggil kades yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. “Jika dalam keterangan terbukti, maka pasti akan diberi sanksi serta memberi teguran kepada caleg yang mereka (kades) dukung. Pada dasarnya kepala desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan legislatif,” jelasnya.

Terpisah, Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, ada sejumlah regulasi yang memberi larangan tegas bagi kepala desa dan perangkat desa untuk terlibat di kegiatan politik praktis.

“Larangan dan sanksi kepala desa berpolitik praktis, tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ungkapnya.

Dijelaskan, adanya relasi klientelisme yang terbangun antara caleg dengan kepala desa. Para caleg umumnya membangun investasi sosial politik, termasuk menjadi sponsor, bandar dan makelar dalam pembiayaan politik calon kepala desa tertentu.

Kerja sama ini dengan harapan ketika kandidat kepala desa yang di dukung terpilih, sang caleg bisa memperoleh privilege(keistimewaan) akses, pengaruh dan dukungan infrastruktur politik kepala desa dalam kerja-kerja elektoralnya.

“Memang aturan melarang. Tapi selama ini faktanya ada caleg bersama kepala desa saling sinergis kerjasama. Saling membantu dan mengharap imbalan bantulan. Begitu juga para calon kepala desa harap caleg bantu finansial saat mencalonkan diri,” terangnya. (*)


div>