SENIN , 28 MEI 2018

Sekwan Adukan Panwaslu Bulukumba ke Ombudsman

Reporter:

Salahuddin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 04 Mei 2018 15:29
Sekwan Adukan Panwaslu Bulukumba ke Ombudsman

int

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – Sekretariat DPRD Bulukumba mengadukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bulukumba ke Ombudsman RI. Pengaduan DPRD Bulukumba itu terkait dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Bulukumba, Asmawati Usman sebagai Bendahara Panwaslu Bulukumba.

Pengaduan DPRD Bulukumba ke Ombudsman tertuang dalam surat bernomor 093/SET/DPRD/BLK/IV/2018, yang ditanda-tangani Sekertaris DPRD Bulukumba, HM Daud Kahal, MSi. Pengangkatan pegawai organik Sekretariat DPRD Bulukumba, Asmwati Usman sebagai bendahara Panwaslu Bulukumba dinilai melanggar ketentuan hukum.

“Pengusulan saudara Asmawati Usman untuk menjadi bendahara Panwas Pilgub Sulsel oleh Panwaslu Bulukumba melanggar aturan karena tidak ada persetujuan atau rekomendasi dari kami (Sekertariat DPRD) maupun dari pejabat yang berwenang. Saya berharap Ombudsman RI melakukan penelusuran,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba HM Daud Kahal dikantor DPRD Bulukumba, Jumat (4/5/2018).

ASN DPRD Bulukumba, Asmawati Usman adalah bendahara pengeluaran DPRD Bulukumba tahun 2017. Ditahun yang sama, Panwaslu Bulukumba mengusulkan Asmawati Usman ke Sekertariat Panwas Pilgub Sulsel sebagai bendahara Panwaslu Bulukumba, tidak lama setelah Andi Muhammad Amin, Bakri Abu Bakar serta Abd Rahman dilantik sebagai anggota Panwaslu Bulukumba.

Ketua Panwaslu Bulukumba Andi Muhammad Amin yang dikonfirmasi mengaku pengusulan Asmawati Usman sebagai Bendahara Panwaslu Bulukumba sudah sesuai prosedur.

“Itu sudah sesuai prosedur. Saya kira tidak ada masalah dengan hal ini,” singkatnya. (*)


div>