KAMIS , 21 JUNI 2018

Sekwan DPRD Makassar Layangkan Peringatan Terakhir Legislator Bandel

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Lukman

Jumat , 22 Desember 2017 09:30
Sekwan DPRD Makassar Layangkan Peringatan Terakhir Legislator Bandel

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sekertaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar, Adwi Awan Umar mengatakan Perwali untuk kenaikan tunjangan transportasi bagi 50 anggota dewan telah keluar, yang nominalnya berkisar Rp8 juta – Rp10 juta perbulan, untuk 50 legislator termasuk juga untuk pimpinan DPRD Makassar.

“Perwalinya sudah keluar, besaran tunjangan transpotasi bagi anggota dewan itu sekitar Rp 8-10 juta perbulan,” ujar Adwi, Kamis (21/12).

Diketahui, per tanggal 7 Desember 2017 lalu, 50 anggota DPRD Makassar ini seharusnya sudah menerima gaji bulanan. Namun, sayangnya gaji yang diterima dewan, masih dengan jumlah yang sama sebelum Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota (HKAPA) DPRD disahkan.

Padahal sejumlah tunjangan yang dijanjikan dalam Perda tersebut belum juga dibayarkan, seperti tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan tunjangan reses.

Dengan demikian, Adwi berharap legislator yang tercatat sebagai AKD dan masih menguasai randis, agar segera mengembalikan kendaraan yang merupakan aset pemerintah Kota Makassar tersebut.

“Setelah keluarnya kepastian besaran tunjangan transportasi yang akan diterima nanti, maka kami berharap tidak ada lagi legislator tidak kembalikan randis,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Adwi mengaku akan kembali menyurati anggota dewan yang masih belum mengembalikan randis ke pemerintah Kota Makassar, Jumat (22/12) (hari ini).

“Besok (hari ini) kita sudah distribusikan surat itu, yang bunyinya meminta legislator paling lambat akhir bulan atau 10 hari lagi waktu yang diberikan untuk mengembalikan randis tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika legislator masih tidak mengembalikan randis tersebut, pihaknya akan menyerahkan ke Pemkot, untuk dijemput ‘paksa’ oleh tim aset pemerintah kota.

“Kalau tidak mau kembalikan sampai batas waktunya, kita serahkan ke Pemkot, dalam hal ini tim aset untuk mengambil ke dewannya,” tambahnya.

Sebelumnya, salah satu anggota DPRD Kota Makassar, Basdir, mengatakan pihaknya siap mengembalikan kendaraan dinas yang dikuasainya. Namun pihaknya masih menantikan penyelesaian Peraturan Walikota yang belum juga di tandatangani oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Akibatnya, pencairan tunjangan dan gaji yang dijanjikan dalam perda tersebut belum dicairkan.

“Sebenarnya teman-teman ini sudah mau mengembalikan tapi Perwali belum ditandatangani. Mau juga diapa dipake itu, pasti dikasi kembali karena memang sudah ada aturannya,” singkatnya. (*)


div>