MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Seleksi P3K Tunggu Surat MenpanRB

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Selasa , 25 September 2018 08:20
Seleksi P3K Tunggu Surat MenpanRB

Aksi honorer K2 menuntut diangkat menjadi CPNS. Foto: dok.JPNN.com

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan segera berlangsung. Hanya saja dalam aturannya tidak memberikan kesempatan kepada para honorer diatas usia 35 tahun.

Namun bagi honorer yang berusia diatas 35 tahun, itu menjadi persoalan yang cukup pelik. Gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai daerah. Termasuk di Sulsel.

Para tenaga honorer menyuarakan aspirasinya untuk diakomodir menjadi abdi negara. Namun, kebijakan pusat berbeda. Malah, Presiden RI, Joko Widodo belum lama ini menginstruksikan agar seluruh honorer K2 yang sudah berumur, ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bukan hanya K2, pegawai non PNS lainnya juga dipersilahkan untuk mengikuti tes P3K tersebut. Seleksi itu dipastikan dilaksanakan tahun depan usai penerimaan CPNS formasi umum.

Bagi yang tidak lulus seleksi P3K nantinya, jangan berkecil hati. Pemerintah tetap memberikan kesempatan kerja di instansi pemerintah sesuai kebutuhan instansi dan bahkan diberi gaji sesuai UMR.

Dikonfirmasi terkait kebijakan pemerintah pusat itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo mengaku sejauh ini belum menerima informasi secara resmi soal seleksi P3K.

“Saya belum bisa memberi tanggapan panjang lebar karena belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat. Khususnya dari segi aturan seperti apa,” ungkap Ashari.

Namun dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan keluarnya kebijakan tersebut. Apalagi, di tengah-tengah desakan masyarakat untuk memperhatikan nasib tenaga honorer. Dia berharap agar kebijakan itu dipercepat. Pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti secara teknis.

“Yang jelas semoga itu dipercepat, sesuai aturan dan pasti saya akan secara resmi mengumumkan itu, dan memang saya sepenuhnya mendukung itu. Pak Gubernur juga selalu menyampaikan untuk memperhatikan tenaga honorer yang ada,” ungkap Ashari.

Di lingkup pemerintahan provinsi Sulsel, sebanyak 851 honorer Kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) menanti pengharapan dari pemerintah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, jika memang ada kebijakan seperti itu dari pemerintah pusat, daerah tentu harus mempersiapkan mekanismenya dengan baik. Instruksi ataupun keputusan presiden harus dijalankan dengan baik.

“Termasuk penganggaran dan sebagainya, itu harus dijalankan,” ungkapnya.

Dia menyadari pasti ada korban akibat keluarnya instruksi tersebut. “Harus dijalankan, pasti ada korban, karena itu instruksi apalagi kalau ada Perpresnya,” jelas NA.

Berbeda dengan harapan Kepala BKD dan Gubernur Sulsel, salah seorang tenaga honorer K2 yang berprofesi sebagai guru, Asmawati mengaku tidak terlalu setuju dengan perekrutan model P3K.

Dia menilai kebijakan tersebut sama saja mengkotak-kotakkan pegawai yang bekerja untuk pemerintah. Tentu saja akan mempengaruhi kerja-kerja mereka ke depan. Namun, dia mengaku tidak ada jalan lain jika memang P3K dibuka untuk mengakomodir tenaga honorer.

“Mau bagaimana lagi, kalau memang seperti itumi yang dikeluarkan pemerintah?” ucap honorer berusia 43 tahun itu. (*)


div>