JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Sengketa Lahan Pasar Segar, Ahli Waris Minta Hentikan Seluruh Aktifitas

Reporter:

Editor:

Muhammad Alief

Jumat , 27 Juli 2018 11:46
Sengketa Lahan Pasar Segar, Ahli Waris Minta Hentikan Seluruh Aktifitas

Forum Lintas Ormas bersama pihak ahli waris saat menggelar aksi yang meminta Pemkot Makassar menghentikan aktifitas di area Pasar Segar yang sementara berproses hukum

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sengketa lahan di area Pasar Segar di Jalan Pengayoman, Kelurahan Pandang Raya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar saat ini tengah berproses di Polda Sulsel.

Namun berdasarkan pantauan di lapangan, pihak pengelola Pasar Segar, PT Sinar Galesong tetap melanjutkan aktivitas ekonomi di atas area yang menjadi sengketa tersebut.

Padahal, Forum Lintas Ormas mewakili ahli waris lahan yang mengaku haknya diserobot oleh PT Sinar Galesong sudah sempat melakukan penyegelan dan meminta agar segala aktivitas di atas seluas kurang lebih 4.600 meter persegi tersebut untuk sementara dihentikan guna menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

Apalagi, sebanyak 78 lods yang dibangun di atas lahan sengketa itu oleh PT Sinar Galesong tidak mengantongi IMB (izin membangun baru).

Hal tersebut diakui oleh Pelaksana tugas (Plt) Camat Panakkukang, Andi Pangeran Nur Akbar.

“Iya, tidak ada proses IMB-nya kepada kami di Kecamatan. Jadi kami juga tidak pernah mengakomodir tempat itu,” kata Andi Pangeran, Kamis (26/7).

Ia juga membenarkan, jika saat ini kasus sengketa lahan tersebut tengah berproses di Kepolisian (Polda Sulsel) dan sampai saat ini belum ada putusan hukum atas kasus tersebut.

“Makanya kemarin kita adakan koordinasi bersama dinas terkait soal penutupan Pasar Segar tersebut. Karena memang bangunan itu belum diajukan dan belum memiliki legalitas. Walaupun pihak PT Sinar Galesong sempat ingin mengajukan izin setelah kejadian tersebut, tapi kami belum bisa proses, karena adanya persoalan hukum. Intinya, kami akan mengikuti peraturan hukum serta menunggu putusan,” ungkapnya.

Andi Pangeran juga meminta kepada pengelola dan pemilik lods untuk tidak melakukan kegiatan di atas lahan tersebut selama proses hukum berjalan.

“Kalau perlu, Dinas PTSP dan Tata Ruang bongkar saja dulu, karena itu juga sifatnya ilegal karena tak berizin,” ujarnya.

Senada, Lurah Pandang, M Nawir juga mengaku jika pihaknya sama sekali tidak pernah menerima pengajuan ataupun memproses IMB dari pihak manapun termasuk PT Sinar Galesong untuk membangun di atas lahan yang menjadi sengketa tersebut.

“Tidak ada. Jangankan di kelurahan, di kecamatan saja saya yakin tidak ada. Kalau ada di sini, berarti saya setor juga di kecamatan. Intinya, kami sama sekali tidak pernah menerima pengajuan IMB dari PT Sinar Galesong hingga tanah bermasalah karena diduga bukan milik mereka,” kata Nawir.

Sambil menunggu kepastian dari hasil proses hukum yang tengah berjalan di Polda Sulsel untuk memastikan kepemilikan lahan tesebut, Nawir juga meminta agar dilakukan penutupan sementara di area Pasar Segar yang menjadi sengketa.

“Tutup mi dulu biar lebih aman, sembari menunggu proses hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar juga telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan ataupun izin-izin lainnya untuk pembangunan sebanyak 78 lods di area Pasar Segar yang dilakukan oleh PT Sinar Galesong di atas lahan tersebut.

“Kami sudah cek, dan memang tidak ada IMB-nya. Lagi pula, salah satu persyaratan penerbitan IMB itu adalah form yang diketahui lurah dan camat, karena tugas mereka untuk mengecek lahan tersebut bermasalah atau tidak. Tidak akan ada IMB terbit tanpa itu. Jadi saya pastikan tidak pernah ada IMB yang kami keluarkan untuk bangunan-bangunan di atas lahan tersebut. Bahkan, sampai saat ini kami belum pernah menerima pengajuan permohonan izin prinsip maupun rencana kota terkait peruntukan diatas lahan itu,” kata Kepala Seksi Penetapan Perizinan Nonteknis Dinas PTSP Kota Makassar, Rusli Ismail

Olehnya itu, lanjut Rusli, pihaknya akan segera bersurat dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar untuk segera menertibkan bangunan yang dibangun atau didirikan tanpa izin di area Pasar Segar tersebut.

“Nanti kita akan sampaikan ke DTRB bahwa memang tidak ada IMB-nya, dan merekomendasikan untuk segera ditindaki. Ini juga bagian dari komitmen Pemkot Makassar sesuai arahan pak Wali Kota untuk memberikan perizinan kepada yang berhak dan dengan verifikasi persyaratan yang ketat,” ujarnya.

Sementara, pihak DTRB yang dikonfirmasi dengan tegas menyatakan bahwa sesuai dengan aturan yang ada, setiap pendirian atau pembangunan sebuah bangunan harus dilengkapi dengan IMB.

“Jika tidak ada IMB-nya, maka bangunan tersebut wajib ditertibkan atau dibongkar. Tapi soal perizinan itukan ada di Dinas PTSP, kami akan melakukan penertiban kalau dari PTSP menyatakan bahwa itu memang tidak ada izinnya,” kata Sarif, Staf bidang Pengawasan DTRB Kota Makasar.(*)


div>