• Sabtu, 27 Desember 2014
Iklan | Epaper | Redaksi | Citizen Report

Sengketa Pilgub, Kasus Bupati Wajo Disebut dalam Sidang MK

Rabu , 13 Februari 2013 19:46
Total Pembaca : 848 Views

JAKARTA – Kasus dugaan penganiyaan yang dituduhkan ke Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru dijadikan salah satu penguat adanya pelanggaran di materi gugatan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut terungkap saat kuasa hukum IA, Adi Warman dalam sidang persidangan, yang menyatakan Sayang menggunakan fasilitas pemerintah daerah dan jabatan untuk gerakkan PNS dari SKPD, camat, luruh, kepala dusun dan lingkungan.

“Bahkan ada kekerasan dan intimidasi. Ada bupati yg memimpin penculikan, penyekapan, dan penganiayaan, ” kata Adi Waraman saat membacakan materi gugatan pada sidang perdana MK di ruang sidang MK, Rabu (13/2).

IA menilai kedekatan emosional Syahrul sebagai Ketua Golkar Sulsel dengan 18 bupati/wali kota yang menjabat ketua Golkar daerah juga digunakan untuk memenangkan Sayang.

“Ada 18 bupati/pelaksana tugas wali kota yg berfungsi pengurus golkar di daerah. Hubungan emosional ini yg digunakan untuk memennangkan pasangan nomor 2,“kata Adi saat membacakan gugatannya.

Selain itu, IA melalui kuasa hukumnya juga menilai Sayang memakai isu SARA untuk memenangkan dirinya di Pilgub. “Isu sara diapakai dalam kampanye dengan menyebut jika pasangan nomor urut 1 menang, akan dilakukan islamisasi di sulsel,“ katanya.

Isu teroris juga tak luput jadi salah satu poin yang dinilai pihak pemohon ini dilanggar Sayang di Pilgub. Menurut Adi, Sayang melakukan pemutaran film teroris dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan tokoh agama serta birokrasi. “Dengan mengidentikkan nomor satu sebagai teroris, ” katanya.

“Mereka juga memakai isu suku dengan mengkampanyekan bahwa sekalipun suku Bugis dan Luwu bergabung tidak akan kalahkan Makassar, ” katanya.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua MK Mahfud MD ini berlangsung hanya sekitar 15 menit lamanya. Sidang sengketa Pilgub di MK ini akan dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan pihak termohon yakni KPU Sulsel dan penyerahan bukti administrasi pelaksanaan Pilgub.

Kuasa Hukum Sayang, Adnan Buyung Nasution mengatakan masih akan mempelajari beberapa gugatan yang mengaitkan kliennya tersebut. Menurutnya, meski sebelumnya telah mengetahui materi tersebut, akan tetapi ada beberapa hal baru yang kembali akan dipelajari.

“Ada beberapa hal baru yang akan kami pelajari dan akan kami tanggapi nanti setelah kami pelajari,“ katanya.


Penulis: Muhammad Lutfi
Editor: Azis Kuba