SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Sengketa Pilkada Di MK

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 28 Desember 2016 11:30
Sengketa Pilkada Di MK

int

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menjadi filter atau semacam pembatasan gugatan di Mahkamah Konstotusi. Atau ambang batas bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan berkisar antara 0-2% dari total suara sah.

Ternyata Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ingin menjadi keranjang sampah, MK hanya akan memproses sengketa hasil Pilkada yang selisihnya maksimal 2% dari total suara sah. MK akan berdalih bahwa segala macam pelanggaran dalam proses tahapan Pilkada harusnya telah diselesaikan pada tingkatannya oleh lembaga yang terkait dan berwenang untuk itu.

Semenjak sengketa Pilkada Jawa Timur dikabulkan oleh MK, maka sejak saat itu MK begitu ramai menerima gugatan terkait Pilkada, baik oleh pasangan yang bukan calon atau pasangan yang tidak diloloskan oleh KPUD sabagai peserta Pilkada. Termasuk juga soal ijasah kandidat yang dianggap Palsu juga menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan atas surat keputusan KPUD di Mahkamah Konstitusi.

Pilkada serentak gelombang II pada tahun 2017, yang meliputi 7 Pilkada Gubernur, 76 Pilkada Kabupaten dan 18 Pilkada Kota.

Pilkada serentak menjadi momentum bagi MK untuk kembali lagi memeriksa sengketa Pilkada kembali seperti semula, yang dimulai pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Terbukti hanya 7 Objek Perkara sengketa hasil yang diteruskan pada pemeriksaan pokok perkara.

Sehingga menjadi keharusan bagi tim sukses pasangan calon untuk mencermati setiap potensi adanya pelanggaran dalam tahapan Pilkada, yang dapat mempengaruhi perolehan jumlah suara.

Seperti yang telah dilakukan oleh Tim Hukum Bur-Nojeng di Pilkada Takalar yang melaporkan ketua Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan pada Panwaslu Kabupaten Takalar. Nanti Panwas yang akan memproses laporan tersebut. Apapun hasil dari tindak lanjut laporan tersebut akan mempengaruhi dalam proses sengketa di MK kelak.

Tentu saja peranan Bawaslu menjadi lebih kuat, terlihat dari Bawaslu yang sedari dulu memegang peranan dalam memutus pelanggaran administrasi. Dan UU memberikan kewenangan atas rekomendasi atau tepatnya putusan Bawaslu dan jajarannya, tanpa ada penolakan sebagaimana dalih penyelenggara sebelumnya yang menyatakan, jika rekomendasi itu tidaklah mengikat atau dapat diabaikan. Dan sanksi menanti bagi penyelenggara yang tidak mengikuti putusan Bawaslu tersebut.

Termasuk dengan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon/Tim Kampanye, dapat berupa sanksi adminstrasi yaitu pembatalan sebagai peserta Pilkada Dan dapat juga dikenai sanksi Pidana yang merujuk pada KUHP.

Sehingga pelanggaran Terstrutur, Sistimatis dan Massif (TSM) yang begitu akrab ditelinga kandidat dan tim sukses sepertinya tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPUD sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi.

Semoga saja pelaksanaan Pilkada serentak gelombang II tahun pada 15 Pebruari 2017 akan berjalan dengan damai, aman, demokratis. Dan masyarakat dapat dengan leluasa memilih pemimpin daerah yang betul-betul pro pada pembangunan bukan pemimpin yang hanya mementingkan golongannya saja dan keterpilihannya karena alasan SARA.


Tag
  • ema vox
  •  
    div>