RABU , 15 AGUSTUS 2018

Sengketa Pilkada Luwu Menuju PTUN

Reporter:

Jepi

Editor:

asharabdullah

Selasa , 27 Februari 2018 12:45
Sengketa Pilkada Luwu Menuju PTUN

Ilustrasi.

*Hari Ini Tim BKM-WN Daftar Gugatan*

LUWU, RAKYATSULSEL.COM – Sengketa Pilkada Luwu yang melibatkan pasangan Buhari Kahar Muzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, tim hukum BKM-WN hari ini, Selasa (27/2), akan mendaftarkan gugatan di PTUN Makassar.

Ketua tim hukum BKM-WN, Abbas Djohan mengatakan, jika pihaknya akan melanjutkan gugatan ini ke PTUN dengan objek putusan Panwaslu Kabupaten Luwu.
Panwaslu Luwu diketahui menolak secara keseluruhan gugatan pasangan yang diusung Hanura dan PAN tersebut.

Selain menolak secara keseluruhan gugatan BKM-WN, dalam surat putusan itu, Panwaslu juga menetapkan beberapa putusan yakni menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor: 7/PL.O3.2-Kpt/7317 KPU. Kab /II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, sah dan mengikat.

Menurut Abbas Djohan, lembaga penyelenggara pemilu di Luwu (KPU), terkesan sarat dengan intervensi.

“Penolakan berkas oleh KPU dan putusan gugatan oleh Panwaslu, betul-betul kelihatan dipaksakan,” jelasnya.

Kuasa hukum lainnya, Rahmad Sujono mengatakan, upaya PTUN ini dilakukan karena BKM-WN mencari keadilan yang dinilai penyelenggara pemilu tidak bekerja profesional dalam melaksanakan tahapan.

Salah satunya adalah, tidak diberikannya BKM-WN rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan. Padahal satu rangkaian pencalonan.

Rahmad Sujono menegaskan jika yang digugat di PTUN adalah pihak KPU Luwu yang tidak melakanakan tahapan dengn baik. “KPU Luwu yang kita gugat,” jelas Rahmad Sujono.

Sementara Buhari mengatakan, KPU Luwu memutuskan berkas miliknya tidak memenuhi syarat (TMS). Padahal, KPU tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan berkas rekomendasi pencalonannya.

“KPU sebelumnya men-TMS-kan berkas kami, dengan cara sengaja menghindari atau tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Hanura dan DPP PAN untuk mendapatkan kebenaran atas usungan sebenarnya, mana yang sah dari masing-masing partai pengusung, PAN dan Hanura di Pilkada Luwu. Disini sangat kelihatan ada permainan,” ujar Buhari.

Selanjutnya, ujar Buhari, putusan Panwaslu yang menolak gugatannya, juga kelihatan dipaksakan. Sebab Panwaslu mengabaikan semua fakta-fakta persidangan yang menguntungkan pasangan BKM-WN.

“Penegasan dukungan dari kedua partai dan keterangan saksi yang menguntungkan kami, semuanya diabaikan Panwaslu di dalam putusannya,” tandasnya.

Mantan legislator PAN Sulsel ini menilai, sangat terasa adanya tekanan dari luar, ada yang bermain dan sangat mewarnai putusan. Menurutnya, ini ibaratnya permainan game yang cukup menarik.

“Saya akui sudah dua kali kami dipecundangi, mereka cukup kuat. Target mereka bagaimana caranya kami gagal ikut pilkada, tapi kita mau coba lagi lanjut ke PT TUN,” pungkasnya. (*)


div>