SENIN , 28 MEI 2018

Serapan Anggaran 43 SKPD Pemkot Makassar Dibawah 8 Persen

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 15 Mei 2018 09:15
Serapan Anggaran 43 SKPD Pemkot Makassar Dibawah 8 Persen

kantor balaikota (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk triwulan pertama tahun 2018. Hasilnya, ada 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan serapan anggaran kategori rendah, dibawah delapan persen.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Hadijah Iriani, mengatakan, permasalahan terlambatnya Monev Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar karena keterlambatan cairnya Dokumen Pencairan Anggaran (DPA). Seharusnya, serapan anggaran SKPD pada triwulan pertama 25 persen.

“Karenakan DPAnya lambat cair, tapi kalendernya tetap dijalankan,” kata Hadijah, Senin (14/5) kemarin.

Ia mengatakan, Monev untuk triwulan kedua akan dilakukan pasca lebaran. Kendati demikian, kinerja pegawai lingkup Pemkot Makassar harus ditingkatkan, dan bukan menjadi alasan kinerja menurun karena menjalani bulan Ramadan.

“Harus bekerja, kalau perlu makan minumnya dilaksanakan pada buka puasa,” ujarnya.

Menurut Hadijah, tahun 2018 ini merupakan puncak kinerja terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, semua SKPD harus mengoptimalkan program yang ada.
“Justru tahun 2018 ini memacu diri karena tahun penentuan terakhir. Tahun 2019 itu sisa dipoles-poles apa yang belum sempurna,” terangnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengatakan, keterlambatan dan serapan rendah yang terjadi di Lingkup Pemkot Makassar juga terjadi di daerah lain. Hanya, tensi di Kota Makassar yang tinggi karena ada masalah.

“Hampir semua kepala daerah mengalami keterlambatan monev, cuman di Makassar agak-agak keras karena di awal-awal ada masalah, terlambat satu bulan,” terangnya.

Dilihat dari capaian kinerja dan kondisi teknis administrasinya, menurut Deng Ical – sapaan akrabnya, tidak ada masalah. Pasalnya, dokumen sudah lengkap. Selain itu, di Unit Layanan Pengadaan (ULP), jumlah program yang dilelang sudah mencapai 160 program.

“PU memang pada triwulan kedua baru kencang. Karena kan prosesnya di ULP, tahun ke tahun memang seperti itu (serapan anggaran rendah). Nanti masuk triwulan kedua baru kencang,” jelasnya.

Disinggung soal upaya peningkatan serapan anggaran, Deng Ical mengaku akan memassifkan monitoring di semua SKPD. Termasuk memonitoring ULP sebagai kantor yang melakukan pelelangan dan BPKA.
“Pada prinsipnya on the track semuanya, cuman terlambat satu bulan penyiapan dokumennya. Hampir semua dokumen, termasuk di Diknas untuk triwulan kedua,” pungkasnya.

Sekedar informasi, tiga SKPD paling bawah dengan kategori rendah (0-8 persen serapan anggaran) yakni Bagian Perlengkapan. Dimana, dana yang cair mencapai Rp 93,3 miliar sementara serapan anggaran hanya Rp 49,06 juta atau 0,05 persen serapan anggaran.

Kemudian, Dinas Pendidikan. Dana yang cair mencapai Rp 242 miliar, sementara serapan anggaran hanya Rp 33,9 juta atau 0,01 persen serapan anggaran. Dan peringkat terakhir, ada Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), dimana dana yang cair Rp 20,6 miliar, sedangkan serapan anggaran hanya Rp 2,06 juta atau 0,01 persen. (*)


div>