SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Serapan Rendah, Sumarsono Warning 10 OPD

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 20 Juli 2018 10:49
Serapan Rendah, Sumarsono Warning 10 OPD

Soni Sumarsono

MAKASSAR RAKYATSULSEL.COM – Serapan anggaran Pemprov Sulsel masih rendah di triwulan ke II. Sampai saat ini serapan anggaran masih berada di posisi 30,45 persen dan realisasi fisik 32,61 persen dari pagu anggaran Rp2,9 triliun.

Berdasarkan data, ada 10 Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) paling rendah serapannya, terhitung per Juni 2018. OPD tersebut diantaranya, UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dengan nilai realisasi 4,26 persen dari fisik 4,41 persen atau sebesar Rp 98 juta dari total alokasi APBD Rp2 miliar lebih.

Selanjutnya, UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri di angka realisasi 6,16 persen dengan fisik 6,40 persen, disusul Badan Penghubung Daerah sebesar 10,19 persen dengan fisik 11,75 persen. Kemudian UPTD Balai Pelayanan Kesehatan dengan nilai 11,03 persen dan fisik 12,31 persen, Dinas Pendidikan hanya mencapai 14,69 persen dengan fisik 15,27 persen, atau dengan nilai Rp381 miliar dari total alokasi APBD sebesar Rp2 triliun.

Selanjutnya Biro Hukum dan Ham, dengan nilai realisasi 15,61 persen dengan fisik 15,37 persen, disusul Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya mencapai 15,21 persen dan fisik 16,70 persen, atau dengan nilai Rp50 miliar lebih dari total alokasi APBD sebesar Rp328 miliar.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, mencapai realisasi sebesar 17,69 persen dengan fisik 18,31 persen, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan, hanya mencapai 14,22 persen dan fisik 18,84 persen. Sementara Dinas Perhubungan juga mengalami pemerosotan realisasi anggaran, yakni hanya mencapai 19,59 persen dengan fisik 19,81 persen atau sebesar Rp15 miliar dari total alokasi APBD sebeaar Rp81 miliar.

Data ini, berdasarkan hasil pemaparan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemprov Sulsel Jufri Rahman, pada rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan triwulan II 2018, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis(19/7) kemarin.

Menanggapi hal itu, Pj Gurbernur Sulsel, Soni Sumarsono mengatakan, dari sisi kondisi ekonomi, Sulsel makin membaik, hanya saja khusus serapan anggaran Pemprov Sulsel sangat terpuruk.

“Tadi memang dijelaskan beberapa proyek yang dananya besar masih dalam tahap pelelangan saat ini. Tapi kalau hambatannya lelang saya instruksikan agar secepatnya diselesaikan,” ujar Sumarsono.

Dari data Biro Pembangunan, tahun ini ada 706 paket pengadaan dan fisik. Namun yang selesai lelang baru 181 paket. Masih ada 525 paket yang belum dilelang. Sejumlah OPD di Pemprov Sulsel telat melakukan proses lelang, atas proyek fisik dan pengadaan.

Sementara untuk anggaran proyek dan pengadaan yang sudah dilelang baru sebesar Rp376 miliar baik dari APBD dan APBN.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman mengatakan, idealnya serapan anggaran di triwulan II sudah bertengger di posisi 50 persen. Namun beberapa proyek masih dalam tahap proses lelang mengakibatkan anggaran belum terserap maksimal.

“Masih rendah sekali. Kan mestinya sudah harus 50 persen tapi biasa terjadi ini. Kabupaten/kota juga seperti itu karena banyak kegiatan fisik yang masih berproses sekarang,” kata Jufri.

Dari data itu, terlihat banyaknya UPTD yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran sehingga memperlambat serapan anggaran pemprov secara keseluruhan.

Jufri berdalih, adanya UPTD yang rendah serapannya diakibatkan oleh penggabungan UPTD kesehatan ke Unit Pelayan yang diintegrasikan di Dinas Kesehatan.

“Karena ini masalah pelayanan kesehatan sehingga gubernur meminta agar diintegrasikan ke Dinas Kesehatan dulu. Nanti kita buat cara penghitungan tersendirinya,” tambahnya. (*)


div>