SENIN , 18 JUNI 2018

Setelah 10 Tahun Tak TersentuhKejaksaan Tetapkan

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 13 September 2012 11:27
Setelah 10 Tahun Tak TersentuhKejaksaan Tetapkan

int

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Lagi-lagi wakil rakyat kita tersangkut kasus hukum. Kali ini, dua anggota DPRD Sulsel ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Makale. Mereka adalah MGL dari Fraksi PDK dan YT dari Golkar yang diduga terlibat kasus penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Tana Toraja  periode 2002-2003.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makale, Remel Jesaya, mengatakan, dalam kasus APBD 2002-2003 ini sudah ada 26 anggota DPRD Tana Toraja yang diperiksa. “Dua lagi, yakni anggota DPRD Sulsel, akan menyusul,” katanya kemarin di Makassar.

Dijelaskannya, kedua mantan anggota DPRD Tana Toraja selama dua periode itu diduga terlibat kasus penyalahgunaan dana APBD 2002-2003 untuk anggaran mobilitas bersama 28 orang anggota dewan pada periode itu (2002-2003).

Keduanya sempat tidak diperiksa selama lebih dari 10 tahun, sementara 26 mantan anggota DPRD Tana Toraja lainnya telah menjalani proses hukum di Kejari Makale. Hal ini karena pihak kejaksaan mengaku kesulitan menetapkan keduanya menjadi tersangka karena belum ada izin resmi dari Mendagri untuk proses pemeriksaan. Tapi, sekarang sudah bisa berjalan seelah adanya surat petunjuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebutkan untuk memperoses hukum seorang anggota DPRD tingkat I tidak perlu meminta izin dari Mendagri, cukup dengan surat edaran Kejagung Agung. “Keduanya akan segera kami periksa,” tegasnya.

Menurutnya, dalam kasus penyalahgunaan APBD itu sebanyak 28 anggota DPRD Tana Toraja periode lalu telah menerima dana sebesar Rp2,5 miliar yang dibagikan kepada semua anggota dewan tanpa terkecuali MGL dan YT.

Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Sugeng Pudjiyanto meminta semua Kepala Kejaksaan Negeri agar segera menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya. “Semua Kajari harus me-‘warning’ semua kasi pidsusnya dan kasi intelnya agar segera menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya dan tidak boleh ada yang menunggak,” ujarnya.

Menurutnya, semua jajaran kejaksaan di lingkup Kejati Sulsel, mulai dari Kajari, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) dan Kepala Seksi Intelijen harus memiliki komitmen dan bekerja secara maksimal dalam hal penuntasan perkara korupsi yang ditemukan atau dilaporkan masyarakat.

“Yang terpenting dalam penanganan kasus korupsi, jangan mencari-cari kesalahan orang, apalagi melakukan pendzaliman. Jika memang tidak ada fakta kuat seseorang terlibat kasus korupsi jangan malah mencari kesalahan lainnya,” tegas mantan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung ini.

Untuk meningkatkan kinerja penanganan kasus-kasus tindaka pidana korupsi oleh Kejari se-Sulsel dan Sulbar, Kejati melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penanganan semua kasus.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja para Kajari di Sulselbar, menunjukkan, dalam periode Januari-September terjadi peningkatan kinerja penanganan kasus-kasus korupsi yang signifikan disejumlah kabupaten/kota.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Chaerul Amir, menambahkan, sejak Juli hingga September ini sudah ada kasus korupsi yang diselidiki dan itu merata di seluruh daerah. Berdasarkan data yang dirilis, Kejaksaan Negeri yang paling banyak menangani perkara korupsi mulai Juli-September adalah Kejari Makale dengan rincian tiga penyelidikan, satu penyidikan kasus dan tiga sudah dalam proses penuntutan. Sementara uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 600 juta.

Selanjutnya, Kejari Belopa berada pada urutan kedua penganan kasus korupsi terbanyak yang rinciannya dua kasus dalam proses penyelidikan, tiga penyidikan dan tujuh kasus sudah diajukan ke pengadilan, namun penyelamatan uang negara terbilang kecil, hanya Rp 179 juta.

Sedangkan Kejari Maros berada pada urutan ketiga dengan lima penyelidikan, dua penyidikan dan lima penuntutan dan uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp270 juta. (int)


Tag
div>