SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Idrus dan Eni Saragih Tersangka, KPK Telusuri Aliran Dana ke Parpol

Reporter:

Editor:

Iskanto

Minggu , 26 Agustus 2018 17:26
Idrus dan Eni Saragih Tersangka, KPK Telusuri Aliran Dana ke Parpol

int

RAKYATSULSEL.COM — Pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero mengklaim kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 tidak akan mengganggu jalannya proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Pasalnya proyek yang menyeret mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham itu tidak termasuk megaproyek yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Direktur Bisnis PT PLN Persero Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Djoko Rahardjo Abu Manan menuturkan bahwa proyek PLTU Riau 1 masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPLT) 2018 atau yang baru saja direncanakan.

“Sementara proyek 35 ribu mw itu masuknya RUPLT 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, megaproyek ini harus dirampungkan tahun depan. Sehingga tidak berkaitan dengan PLTU Riau 1 ini,” ujar Djoko kemarin (25/8).

Djoko melanjutkan, RUPTL tersebut selalu bertambah setiap tahun. Sebab, kebutuhan akan listrik terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk Indonesia. Nah, proyek Riau 1 merupakan RUPTL yang ditambahkan pada tahun ini. Proyek tersebut direncanakan mulai beroperasi pada 2024.

“Jadi, sekali lagi, kasus PLTU Riau 1 ini tidak akan menghambat jalannya proyek 35 ribu mw yang sudah berjalan dan sekarang kontraknya sudah 32 ribu mw,” imbuhnya.

Sekretaris Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muhammad Bardan mengungkapkan, dengan adanya kasus korupsi yang menyangkut proyek PLTU Riau 1 tersebut, proyek itu diputuskan untuk ditunda. Senada dengan Djoko, pihaknya meyakini bahwa penundaan pengerjaan proyek PLTU tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi proyek 35 ribu mw yang tengah berjalan.

“Sebab, masih ada proyek lainnya. Justru yang mungkin akan berpengaruh adalah kebijakan pemerintah yang akan mengevaluasi ulang beberapa proyek infrastruktur karena dampak ekonomi global,” jelasnya.

 

Bardan mengungkapkan, proses pengadaan PLTU tersebut awalnya berasal dari penunjukan PLN kepada pihaknya untuk menggarap proyek itu. Kemudian, ditunjuklah Blackgold Natural Resources(BNR) untuk menggarap proyek tersebut.

BlackGold adalah perusahaan tambang batu bara multinasional yang diduga memberikan suap Rp 4,8 miliar kepada tersangka kasus tersebut, Eni Maulani Saragih (wakil ketua Komisi VII DPR). Namun, dia menekankan bahwa penunjukan BNR hanya merupakan implementasi dari Permen ESDM 09/2016.

“Di mana dalam permen disebutkan pemilik tambang wajib menjadi pemegang saham minimal 10 persen di perusahaan PLTU Mulut Tambang. Sedangkan penunjukan BNR selaku perusahaan tambang bukan domain PJB,” ungkapnya.

Selain BNR, pengerjaan proyek ditangani China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC). Menurut Bardan, penunjukan CHEC tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku di PJB. “Yaitu, sudah melalui desk study yang merupakan assessment terhadap partner yang meliputi pengalaman, reputasi, dan kemampuan pendanaan,” imbuhnya. Proyek PLTU Riau 1 dikerjakan konsorsium yang terdiri atas PJB, BNR, PT PLN Batubara (PLN BB), dan CHEC.

Kemungkinan Aliran ke Partai

Kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau 1 telah menyeret dua politikus Partai Golkar. Selain mantan Sekjen Idrus Marham, juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. KPK kini mendalami kemungkinan adanya aliran uang ke partai berlambang pohon beringin itu.

Komisioner KPK Basaria Panjaitan tidak menampik upaya lembaganya tersebut. Sebab, posisi Idrus Marham saat itu adalah pelaksanan tugas (Plt) ketua umum Partai Golkar. Dia ditunjuk sebagai Plt setelah Setya Novanto, ketua umum kala itu, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. “Bisa saja, tapi kami harus buktikan dulu. Belum sekarang,” papar Basaria.

Soal kemungkinan tokoh lain yang terlibat, KPK juga terus menelisik. KPK tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan hal tersebut. “Anggota DPR lain atau pihak lainnya nanti dibuka saat persidangan,” terangnya. Menurut dia, dalam kasus dengan skala semacam ini, tentu sulit untuk diatur hanya dua orang, Idrus dan Eni Maulani.

Mengenai adanya informasi mengenai keterlibatan Setya Novanto, Maqdir Ismail, pengacara Setnov, belum bersedia memberikan keterangan.

“Mohon maaf, saya tidak tahu adanya informasi itu,” kata pengacara alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut.

Dijadikannya Idrus dan Eni sebagai tersangka oleh KPK menambah panjang daftar politikus Partai Golkar yang terlibat kasus korupsi. Pada 2002 publik di buat heboh dengan penetapan Akbar Tandjung sebagai tersangka kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog. Akbar akhirnya bebas murni.

Beberapa petinggi Partai Golkar yang pernah terjerat kasus korupsi, antara lain, Nurdin Halid, Paskah Suzetta, Fayakhun Andriadi, dan Setya Novanto. Di level daerah ada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman memastikan bahwa penetapan Idrus sebagai tersangka tidak akan berdampak pada internal partai. Kondisinya sama seperti perkara-perkara sebelumnya yang dikaitkan dengan petinggi Partai Golkar. “Golkar adalah partai yang bergerak karena sistem,” terangnya saat dimintai konfirmasi tadi malam terkait sejumlah petinggi partai itu yang terjerat korupsi. (Jp)


div>