RABU , 21 NOVEMBER 2018

Setop Kampanye Terselubung

Reporter:

Fahrullah - Arini

Editor:

Iskanto

Jumat , 05 Oktober 2018 07:16
Setop Kampanye Terselubung

ilustrasi (rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berbagai cara dilakukan calon legislatif (Caleg) untuk meraih simpati masyarakat. Utamanya caleg yang berstatus imcumbent. Salah satunya dengan memanfaatkan waktu reses untuk melakukan kampanye terselubung.

Komisioner Divisi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Syaiful Jihad melarang keras caleg incumbent berkampanye saat melakukan reses.

“Kami tidak halangi, reses itu tugas mereka, silahkan. Yang kita ingatkan, jangan menggunakan program pemerintah (reses) untuk berkampanye, karena itu dilarang,” tegas Syaiful Jihad.

Menurutnya, reses bertujuan untuk mesosialisasikan suatu Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas negera.

“Jika ada informasi dan bukti ada caleg petahana yang berkampnye saat reses maka kita akan proses. Karena mereka telah menggunakan fasilitas dan anggaran negara,” jelasnya.

Ia pun menegaskan akan melakukan pengawasan saat anggota dewan melakukan reses. Apakah disisipi kampanye atau tidak.

“Kami juga meminta bantuan masyarakat yang kemudian bisa melaporkannya ke Bawaslu untuk diproses,” ucap Syaiful Jihad.

Syaiful membeberkan, untuk membedakan mana kampanye dan tidak cukup mudah. Contohnya, kata dia, jika legislator tersebut menawarkan dirinya kembali untuk dipilih, itu tergolong kampanye.

Atau menyampaikan bahwa dirinya adalah yang terbaik, sampai membagikan bahan kampanye, juga tergolong agenda kampanye.
Jika terbukti melakukan kampanye di tengah agenda reses, kata Syaiful, ada banyak pasal yang bisa menjerat mereka. Misalnya, dugaan menggunakan anggaran dan fasilitas negara yang menguntungkan dirinya.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel Musaddaq meminta kepada Bawaslu dan masyarakat agar proaktif mengawasi agenda reses karena agenda reses paling strategis untuk disisipi kampanye.

“Sangat berpotensi anggota dewan melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan denganmemanfaatkan fasilitas negara bagi incumbent untuk melakukan kampanye. Saya sepakat, Bawaslu melakukan pengawasan, dan masyarakat juga harus proaktif,” terang Musaddaq.

Musaddaq menyebutka, dalam Undang-undang Pemilu, ada pelarangan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Sanksinya pun seharusnya tidak boleh ala kadarnya saja.

“Kalau memang ditemukan, sanksinya mereka harus di-black list dari pencalonan. Karena sudah berkonsekuensi hukum. Pelanggaran tidak bisa ditolerir,” jelasnya.

Terpisah, Legislator Makassar dari Partai Golkar, Abd Wahab Tahir mengaku setuju yang melarang anggota dewan kampanye saat reses. Menurutnya, reses itu merupakan bagian dari tugas anggota DPRD yang berada di luar kantor.

“Memang kita dilarang kampanye, karena reses itu tugas anggota DPRD diluar kantor dan uang reses itu uang negara,” ujarnya.
“Jadi saya setuju. Tidak boleh juga ada anggota DPRD yang menggunakan reses untuk kepentingan calegnya,” lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Legislator Makassar asal Partai Demokrat, Abdi Asmara juga mengungkapkan bahwa pihaknya sepakat dengan aturan tersebut. Pihaknya merasa bahwa sudah sangat jelas perbedaan antara agenda reses dan agenda kampanye yang diketahui merupakan kepentingan perseorangan dan partainya.

Apalagi, kata dia reses itu merupakan tugas Anggota DPRD untuk menyerap dan mengawal aspirasi rakyat. “Saya kira aturan itu jelas. Artinya reses memang bukan untuk kampanye. Reses itu untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal aspirasi masyarakat itu. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Bawaslu,” tukasnya.

Pihaknya pun memperingatkan kepada anggota DPRD incumbent, bahwa tetap harus memisahkan antara kepentingan pribadi dan tugasnya sebagai anggota DPRD. Jika tidak, maka sanksi diskualifikasi akan didapatkan.

“Dan saya kira, bagi teman-teman incumbent ini harus jadi perhatian. Karena jangan sampai aturan yang dibuat Bawaslu ini membuat didiskualifikasi karena kedapatan,” tuturnya. (*)


div>