SABTU , 15 DESEMBER 2018

Setop Politisasi Agama di Pilpres

Reporter:

Editor:

Iskanto

Senin , 17 September 2018 12:52
Setop Politisasi Agama di Pilpres

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Hasil Ijtima Ulama II akhirnya selesai. Kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyodorkan beberapa kesepakatan sebagai pakta integritas dan dukungan kepada Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

Ada 15 poin dalam pakta integritas yang disepakati di Jakarta, Minggu (16/9/2018). Perjanjian tertulis itu sebagai aspirasi dan dukungan GNPF terhadap Prabowo-Sandi. Peranan GNPF akan signifikan jika nanti mendukung sepenuhnya Prabowo-Sandi.

Dukungan Ijtima Ulama ini, bertentangan dengan sebahagian kalangan ulama yang tak ingin terlibat dalam politik praktis. Apalagi mantan Ketua MUI Pusat, Ma’ruf Amin menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi) membuat suara ulama akan pecah.

Wakil Ketua Umum MUI Sulsel, Prof Muhammad Galib menegaskan, MUI tak akan terlibat dalam politik praktis 2019. Menurutnya, meski kalangan GNPF menyatakan dukungan ke salah satu paslon, akan tetapi MUI tidak demikian.

“Itu urusan mereka, Ijtima Ulama atau GNPF. Kami di MUI tidak masuk dalam politik praktis,” tegas Prof Galib, Minggu (16/9).

Menurutnya, meski Ma’ruf Amin maju sebagai cawapres, akan tetapi tak ada anjuran untuk MUI memilih satu kandidat. Akan tetapi diberikan kebebasan memilih.

“Demi menjaga kedamaian dalam perbedaan, keharmonisan dalam pilihan. Tidak menunjuk satu orang, tidak ada aturan mendukung. Tapi diberikan kebebasan memilih pemimpin,” katanya.

Ia menegaskan, ada beberapa kriteria yang diterapkan di internal MUI untuk menentukan pilihan di Pilpres 2019. Yang pertama, kata dia, MUI diberikan kebebasan untuk memilih Capres dan Cawapres yang dikehendaki sesuai kriteria yang berlaku.

“Kriteria lain yakni beriman dan bertaqwa, jujur, amanah, transparan, cerdas dan tabligh fatana,” sebut Prof Galib.

Terpisah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, sikap Muhammadiyah di Pilpres 2019 akan terus netral.

“Muhammadiyah akan senantiasa bersikap netral. Netral dalam pengertian bukan kita ini passif tapi netral dalam artian membangun komunikasi dengan semua yang calon yang ada,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, dua calon yang maju tersebut ini akan diberikan masukan-masukan dalam memajukan Indonesia mendatang. “Kita berikan masukan kepada para calon itu dalam membentuk dasar-dasar dan nilai-nilai dalam melaksanakan pembangunan untuk lima tahun yang akan datang,” jelasnya.

Ia berharap Pilpres 2019 ini berjalan lancar. “Pilpres ini bagian dari proses bukan tujuan akhir, sehingga proses ini harus berjalan dengan baik dan tentu harus menghasilkan pemimpin bangsa yang terbaik,” tuturnya.

Abdul Mu’ti pula mengajak seluruh kader Muhammadiyah untuk berpolitik secara santun. “Berpolitiklah secara santun jangan diantara kita saling menyakitkan, dan juga hindari hoax,” pungkasnya.

Pakar Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono berpendapat sebagai organisasi islam, MUI juga Muhammadiyah harus netral. Jaga nama lembaga tersebut. “Harus netral, jaga kondisi kekinian,” katanya.

Sementara Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus menilai hanya persoalan etika. Sebab, kata dia, tak ada larangan untuk ormas atau organisasi non pemerintah lainnya untuk memberikan dukungan politik kepada Capres-Cawapres.

“Tetapi tentu ini akan menggerus kepercayaan publik pada organisasi Islam sebagai penjaga nilai- nilai ajaran Islam di negeri ini,” singkatnya. (*)


div>