SENIN , 15 OKTOBER 2018

Setor Rp200 Juta, Empat Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Bisa Lebaran Bersama Keluarga

Reporter:

Irsal

Editor:

Lukman

Selasa , 12 Juni 2018 20:12
Setor Rp200 Juta, Empat Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Bisa Lebaran Bersama Keluarga

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Empat terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan dana Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat bisa menghirup udara segar dan lebaran bersama keluarganya.

Hal itu lantaran pengadilan tipikor Mamuju melakukan penangguhan tahanan terhadap keempat terdakwa dengan uang jaminan senilai Rp 200 juta.

Uang jaminan yang telah diserahkan tersebut, digunakan untuk mengeluarkan empat terdakwa. Mantan pimpinan DPRD Sulbar yakni, Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, serta tiga mantan wakil ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun. Dari balik jeruji sel tahanan Tipikor.

Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju, Cahyadi Sabri, saat dikonfirmasi membenarkan adanya uang jaminan. Yang disetor pihak terdakwa sebagai alasan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan tersebut.

“Ada jaminan Rp200 juta, yang diberikan pihak terdakwa,” tukas Cahyadi Sabri, Selasa (12/6).

Menurut dia tiap tingkatan atau institusi penegak hukum, memiliki kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan.

Menanggapi hal tersebut, terkait dikabulkannya permohonan penangguhan, penahanan keempat terdakwa kasus ini oleh majelis hakim. Menuai sorotan serta kritikan tajam dari sejumlah lembaga penggiat anti korupsi.

“Uang jaminan tidak bisa dijadikan alasan, bagi hakim untuk mengeluarkan terdakwa korupsi. Dari dalam sel tahanan Tipikor,” tegas Ketua Celebes Law And Transperancy (CLAT), Selasa (12/6).

Apalagi sampai diberi hak istimewa, terhadap keempat terdakwa untuk berlebaran diluar sel tahanan. Hal tersebut dinilai sangat tidak rasional. Tentu ini akan menjadi stigma, bahwa ada perlakuan khusus dari penegak hukum, terhadap para terdakwa korupsi.

“Tentu saja ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sebab menurut Irvan, bisa saja para terdakwa tersebut, menghilangkan barang bukti dalam perkara ini. “Lantas siapa yang bisa menggaransi, kalau kemungkinan itu terjadi,” sebutnya.

Lebih lanjut Irvan mengatakan secara tegas. CLAT mendesak agar KPK segera mengusut kasus ini. Demi penegakan supremasi hukum, utamanya dalam pemberatan tindak pidana korupsi. (*)


div>